Sabtu, 28/03/2020, 11:51:44
Pangkas Ego Sektoral, Dewi Aryani: Beri Doni Kewenangan Penuh
LAPORAN SL. GAHARU

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional, Doni Monardo. (Foto” Dok)

PanturaNews (Tegal) - Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Gugus Tugas Corona Virus Diase (Covid-19) Nasional, Doni Monardo untuk menangani wabah virus corona di seluruh tanah air.

“Penyebaran corona virus makin tidak terkendali,” kata Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Hj. DR. Dewi Aryani, M.Si melalui pers releasenya di Tegal, Jawa Tengah, Sabtu 28 Maret 2020.

Menurutnya, melihat situasi saat ini perlu langkah cepat untuk menyelamatkan rakyat. Penekanan saat ini yang bisa dilakukan, adalah memutus rantai penyebaran di semua wilayah terutama daerah-daerah, jangan sampai terlambat seperti yang di alami Jakarta saat ini.

“Untuk mengambil langkah cepat, Pak Doni pasti bisa,” ujar Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr.

Dewi Aryani menilai, Jakarta segera berlakukan karantina wilayah meluas untuk menghentikan arus warga Jakarta ke daerah-daerah. Hentikan sementara arus orang daerah masuk Jakarta, selain urusan logistik sembako dan kegiatan emergency lainnya.

Ditegaskan politisi dari Dapil Jawa Tengah IX ini, langkah yang sangat penting untuk meningkatkan percepatan sistem atau prosedur kesehatan, yakni dengan mengusahakan tes yang cepat, masif, akurat dorong ke Gene Expert yang saat ini alatnya sudah ratusan jumlahnya, tinggal mengganti cartridge TBC ke Covid sebelum dilanjutkan ke clustering.

“Langkah cepat lain adalah segerakan perbanyak ICU, Ruang Isolasi dan Ventilatornya. Perbanyak rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta yang ada di semua daerah,” desaknya.

Alur untuk memutus penyebaran virus corona, kata Dewi Aryani, diantaranya adalah tracing (pendeteksian), clustering (pengelompokan) dan containing (karantina) di wilayah-wilayah berdasar data proses tersebut. Setelah itu baru diberlakukan karantina wilayah terbatas di titik-titik atau cluster-cluster yang telah ditentukan.

Semua kepala daerah, lanjutnya, sedang menunggu aturan yang tepat dari pusat, bahkan soal penggunaan relokasi anggaran. Hal itu supaya dikemudian hari pasca bencana, meraka tidak dianggap menyalahi aturan oleh BPK dan BPKP karena dengan pedoman yang berbedabeda saat ini.

“Sebaiknya Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional, harus diberi kewenangan penuh. Karena keluhan beliau pada saat rapat virtual dengan Komisi 9 pada tanggal 23 Maret lalu, adalah adanya ego sektoral di lintas kementrian,” pinta Dewi Aryani.

Keluhan Doni Monardo ini, lanjut Dewi Aryani, akan makin menyulitkanya dalam menentukan langkah dan antisipasi lebih maksimal. Untuk itu, berikan kewenangan penuh kepada Doni Monardo untuk mengorganisir, sekaligus membuat keputusan.

“Saya yakin Presiden sudah menunjuk orang yang tepat, dan saya yakin Pak Doni pasti bisa. Semua daerah tengah menanti langkah gerak cepat, termasuk mempermudah pengadaan barang Alat Pelindung Diri (APD) dan lainnya, untuk memberi kepastian keselamatan bagi semua tenaga medis. Sudah banyak korban dari segala lapisan masyarakat, termasuk anggota DPR RI dan tenaga medis,” tandas Dewi Aryani.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita