Selasa, 17/03/2020, 23:13:45
Tanya Kejelasan MoU Pemkot-KAI, Massa Gemmpur Datangi DPRD
LAPORAN NINO MOEBI

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo menemui massa Senko Gemmpur sebelum ditemui Ketua DPRD. (Foto: Nino)

PanturaNews (Tegal) - Puluhan orang yang tergabung dalam Sentral Komando (Senko) Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Rakyat (GEMMPUR) Kota Tegal, Jawa Tengah, mendatangi gedung DPRD Jalan Pemuda Kota Tegal, Selasa 17 Maret 2020 siang.

Kedatangan massa Gemmpur ditemui oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, dua Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, KH Habib Ali Zaenal Abidin dan Wasmad Edi Susilo didampingi Staf Sekwan DPRD Kota Tegal, Herdiyanto.

Korlap Senko Gemmpur, Adi Arfian kepada Pimpinan DPRD menyampaikan, dirinya meminta DPRD Kota Tegal sebagai wakil rakyat dan pelaksana amanah rakyat, agar bisa memberikan keadilan atas MoU atau kerjasama yang sudah dilakukan PT KAI dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal.

Gemmpur meminta kepada DPRD untuk menanyakan kejelasan dasar hukum, atas pembongkaran yang telah dilakukan dan siapakah yang telah memerintahkan untuk melakukan pembongkaran tersebut.

DPRD Kota Tegal diminta untuk menggunakan hak interpelasi/angket/menyatakan pendapat. Dan membentuk pansus atas MoU yang dilakukan PT KAI dan Pemkot Tegal yang sudah melakukan pembongkaran tanpa dasar hukum yang jelas. Serta meminta Notulasi Hasil Rakor tanggal 09 dan 22 September 2014.

Ketua RT 07 RW 08 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Agus Sumardi menyampaikan pada Tahun 2014 DPRD telah melaksanakan Rapat dengan warga maupun Pemerintah Kota Tegal, dan masyarakat meminta kepada DPRD agar bisa memberikan rekomendasi dari DPRD notulen aslinya.

BPN tanggal 09 September 2014 menyampaikan, bahwa Tanah Egendom merupakan tanah milik Negara.

Evaluasi untuk DPRD, yakni memiliki wewenang dan fungsi dalam tugasnya, yang mana sebelum terjadi penggusuran DPRD dapat memberikan sikap kepada Pemerintah, namun ternyata terjadi penggusuran di Jalan Kol. Sudiarto sejauh mana Ketua DPRD melakukan prosesnya?

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro menyampaikan dasar hukum pembongkaran akan ditanyakan pada saat pelaksanaan RDP (Rapat Dengar Pendapat) DPRD Kota Tegal dengan Pemerintah Kota Tegal serta PT KAI.

Senko Gemmpur melalui LBH Ferari sudah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan DPRD akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap hasil putusan dari PN nanti.

Kusnendro menambahkan, DPRD telah melaksanakan Rapat Pimpinan antar Fraksi di DPRD Kota Tegal, dan belum ada hasil untuk menggunakan Hak-hak DPRD. Namun, Anggota DPRD seluruhnya menyesal dengan pembongkaran sebelum adanya relokasi.

"Berkaitan dengan Notulen RDP (Rapat Dengar Pendapat) pada Tahun 2014, akan kita kroscek di Sekwan DPRD Kota Tegal," pungkas Nendro.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita