Senin, 09/03/2020, 17:01:20
BPJS Batal Naik, Pemerintah Wajib Kembalikan Iuran Rakyat
LAPORAN SL. GAHARU

Dewi Aryani mengapresiasi MA yang mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Batalkan Kenaikan Iuran BPJS. (Foto: Dok/Gaharu)

PanturaNews (Tegal) - Dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan per bulan Januari tahun 2020, menyusul Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, maka Pemerintah harus mengembalikan iuran yang dibayarkan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Hj. Dewi Aryani, Msi ketika ditemui saat sosialisasi Covid-19 di Balaidesa Suradadi, Kabupaten Tegal, Senin 09 Maret 2020.

“Pemerintah dalam hal ini Kemenkes, Kemenkeu, dan BPJS Kesehatan harus segera membahas teknis pengembalian iuran masyarakat yang sudah dibayarkan sejak bulan Januari sampai bulan Maret 2020,” ujar Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr.

Menurutnya, dengan dibatalkannya kenaikan iuran mulai per bulan januari tahun 2020, maka iuran BPJS Kesehatan kembali ke iuran semula, yaitu: Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3, sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2, dan sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1.

“Ini tidak mudah, lanjut Dewi Aryani, jadi harus benar-benar membuat langkah yang paling tepat agar tidak membuat kegaduhan baru. Pemerintah jangan memulai gaduh dengan urusan kenaikan dan mengakhiri dengan gaduh pula. Selesaikan semua urusan rakyat sebaik-baiknya,” pintanya

Dewi Aryani menambahkan, masalah kesehatan saat ini adalah kebutuhan mendasar rakyat, dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah untuk memastikan semua mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai menggunakan JKN/BPJS sesuai kategorinya.

“Untuk yang masuk kategori miskin harus dapat KIS PBI, data segera diverval ulang secara berkala oleh Kemensos melibatkan Kemendagri, supaya tepat sasaran. Untuk BPJS mandiri dengan tidak adanya kenaikan iuran kelas 3, diharapkan kesadaran masyarakat yang mampu membayar makin tinggi untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri,” tandas Dewi Aryani.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita