Selasa, 03/03/2020, 09:59:42
Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk Siapa?
Oleh: Novita Fauziyah, S. Pd

PEMERINTAH telah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR. RUU ini merupakan omnibus law. Sebuah UU baru yang memuat berbagai aturan dan keberadaanya akan mengamandemen beberapa UU sekaligus. RUU Cipta Kerja menjadi salah satu yang menjadi sorotan banyak pihak.

Istilah omnibus law ini pertama kali disampaikan oleh presiden tahun lalu. Salah satu yang menjadi latar belakangnya adalah menjawab tantangan perekonomian global, memangkas berbagai aturan-aturan yang menyulitkan dan mengoptimalkan daya saing investasi. Pun dengan RUU Cipta Kerja ini yang menurut pemerintah mampu menjawab kebutuhan pekerja, hingga industri.

Namun jika dicermati pasal demi pasal dalam RUU Ciptaker ini timbul pertanyaan benarkah hal tersebut memang benar untuk kebutuhan pekerja? Nyatanya justru muncul berbagai penolakan terhadap RUU ini. Penolakan tersebut tak lepas dari tidak adanya jaminan perlindungan bagi buruh bahkan menghilangkan kesejahteraan bagi buruh.

Hal tersebut bisa dilihat dari pasal yang ada di dalamnya seperti pasal 89 poin 24 tentang upah minimun. Upah minimum akan dihilangkan dan diganti menjadi upah per satuan waktu. Hal ini membuka ruang adanya upah per jam. Kepastian upah minimum bulanan seperti normalnya karena akan dihitung berdasarkan jumlah jamnya.

Selain itu dalam RUU ini juga akan menghapus izin tertulis bagi TKA yang hendak bekerja di Indonesia. Hal ini membuka ruang bagi TKA untuk bekerja dengan leluasa.  Tak sampai di sini, masalah sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak kepada pekerja seperti pensiun akan dihilangkan. Ini akan membuka ruang bagi pengusaha untuk berbuat seenaknya. Jaminan perlindungan bagi buruh akan hilang. Demikian juga dengan jaminan kesehatan. Itu hanya beberapa contoh permasalahan yang menjadi penolakan bagi kaum buruh dengan adanya RUU Ciptaker.

Kalau sudah demikian benarkah memang untuk buruh? Sangat jelas dalam aturan-aturan terbaru, bahwa adanya Ciptaker ini yang paling diuntungkan adalah para pemilik modal. Sedangkan rakyat bagaikan budak di sendiri. Dieksplotasi semaksimal mungkin namun keuntungan akan lari kepada pemilik modal.

Adanya investasi asing nyatanya tidak terlalu berpengaruh terhadap pembukaan lapangan kerja. Tenaga buruh kasar pun faktanya tetap ada yang dari luar. Apalagi jika RUU tersebut disahkan maka justru akan makin bebas. Kemudian jaminan perlindungan dan jaminan sosial yang akan dihilangkan akan menambah deretan beban yang harus ditanggung oleh pekerja.

Sejatinya negeri ini dikaruniai Allah sumber daya yang melimpah. Allah juga telah memberikan petunjuk hidup yang jelas kepada manusia bagaimana menjalani kehidupan. Mestinya jika sumber daya alam itu dikelola dengan baik tanpa bergantung kepada pihak asing maka akan memberikan manfaat yang besar untuk rakyat.

Negara akan mampu memberikan berbagai pelayanan atau jaminan terbaiknya untuk rakyat. Negara juga akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Tidak bergantung kepada asing dan menjadi negara yang mendiri. Ini terjadi manakala segala bentuk pengelolaan sejalan dengan aturan dari Sang Pencipta.

Namun jika terus menerus bersandar pada aturan yang berlandasakan sekuler kapitalis, maka masalah demi masalah akan terus terjadi. Kesejahteraan rakyat semu karena hanya segelintir saja yang menikmati. Kerusakan juga akan nampak karena dampaknya tidak hanya bagi manusia seperti buruh, namun juga lingkungan.

(Novita Fauziyah adalah seorang guru asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang mengajar di Bogor, Jawa Barat)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita