Selasa, 28/01/2020, 22:05:15
BPPKAD Dipecah, Bagian Pemdes Digabung ke Dispermades
LAPORAN TAKWO HERIYANTO

Rapat paripurna DPRD Brebes dengan agenda mengesahkan 2 Peraturan Daerah baru. (Foto: Takwo Heryanto)

PanturaNews (Brebes) - Ketua Pansus 4 DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Nasirul Umam mengatakan, beberapa dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, mengalami perubahan.

Yakni, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dihapus, dan dipecah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Badan Pendapatan Daerah.

Kemudian, Bagian Pemdes Setda Pemkab Brebes, dihapus dan digabungkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades). Sedangkan beberapa OPD akan diperkuat struktur organisasinya.

Selanjutnya, status Kesbangpol naik dari kantor menjadi badan. Penghapusan Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Pemkab Brebes, bagian itu digabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades).

"Untuk di Sekretariat DPRD ada penambahan sub bagian dan di Dinas Pendidikan ada tambahan satu bagian. Yakni, Bagian Sarana dan Prasarana (Sapras)," ujar Nasirul Umam usai rapat paripurna DPRD Brebes dengan agenda mengesahkan 2 Peraturan Daerah (Perda) baru, Selasa 28 Januari 2020.

Kedua Perda itu, kata Nasirul Umam, tentang Disabilitas dan Perda tetang Revisi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Brebes.

Adapun dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Brebes, Moh Taufiq, itu, dihadiri Wakil Bupati Brebes, Narjo beserta para pejabat di jajaran Pemkab Brebes. Selain itu, juga dihadiri Kapolres Brebes AKBP Aris Supriyono dan Dandim 0713/Brebes Letkol M Faisal Amri.

Sementara Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Brebes, Zaki Syafrudin Prihatin, mengatakan Perda tentang Disabilitas merupakan payung hukum bagi para penyandang difabel di Kabupaten Brebes.

Dalam peraturan itu, kata dia, memuat hak-hak mereka dilindungi melalui Perda tersebut. Di antaranya, hak pendidikan, hak mendapat pekerjaan hingga hak mendapatkan bantuan.

"Di pendidikan misalnya, Perda mengatur agar pemerintah daerah menfasilitasi pendidikan yang layak bagi disabilitas. Bahkan, ada kewajiban pemerintah daerah menerima disabilitas bersekolah di sekolah negeri," katanya.

Sesuai perda tersebut, nantinya minimal ada 2 sekolah negeri di setiap kecamatan yang memberikan fasilitas bagi para penyandang difable. Dari dua sekolah itu meliputi satu SD dan satu SMP.

"Setelah perda ditetapkan, kami berharap secepatnya bupati mengeluarkan peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksanaan di lapangan," jelasnya.

Kemudian di bidang lapangan kerja, lanjut, Zaki, diatur dalam perda adanya kewajiban perusahaan swasta menerima para disabilitas untuk bekerja. Batasanya, minimal 1 persen dari jumlah pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Namun itu berlaku bagi perusahaan yang memiliki jumlah pekerja minimal 100 orang.

"Selain itu, bagi kantor pemerintahan dan fasilitas umum juga ada kewajiban menyediakan fasilitas bagi disabilitas," ungkapnya.

Selain mengatur kewajiban menfasilitasi para disabilitas, dalam Perda juga diatur sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan. Sementara untuk pengawasan pelaksanaannya, nanti diserahkan kepada instansi terkait. Ia mencontohkan, terkait ketenagakerjaan, pengawasan berada di dinas tenaga kerja.

"Sanksi bagi yang melanggar perda ini sangat tegas. Yanki, mulai dari teguran hingga pencabutan izin," paparnya.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita