Minggu, 15/12/2019, 17:37:08
Kusnendro: Agar Bisa Melaut, SKM Cantrang Tetap Diberlakukan
LAPORAN SL. GAHARU

Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro. Foto Bawah: Rombongan Komisi II DPRD Kota Tegal foto bersama di Komisi IV DPR RI usai rapat konsultasi, membahas soal ijin kapal cantrang. (Foto: Dok/Gaharu)

PanturaNews (Tegal) - Sambil menunggu Undang-Undang Perikanan yang baru, kebijakan Presiden berkaitan dengan cantrang yang saat ini bisa melaut menggunakan Surat Keterangan Melaut (SKM), tidak menggunakan surat persetujuan berlayar, ini masih bisa digunakan.

“Harapan masyarakat nelayan, Presiden tetap memberlakukan SKM agar cantrang bisa beroperasi, sambil menunggu Undang-Undang Perikanan yang baru. Sampai saat ini, kebijakan SKM belum dicabut,” kata Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, ST di kantornya, kemarin.

Menurutnya, nelayan tidak mungkin menunggu Undang-Undang Perikanan yang baru resmi diundangkan dulu, karena pembahasan Undang-Undang akan berjalan cukup lama. Sementara SKM beberapa cantrang di Tegal ada yang sudah habis masa berlakunya pada Februari-Maret 2020.

Dijelaskan Kusnendro, konsultasi Komisi II DPRD Kota Tegal di Direktorat Perijinan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan ke Komisi IV DPR RI, Rabu 11 Desember 2019 lalu bersama perwakilan nelayan, ada beberapa hal yang disampaikan.

Pertama yang terkait perijinan semua jenis kapal, bahwa mulai Januari 2020 pengurusan ijin kapal dengan system online. Jadi bisa diakses menggunakan hanphone android dari rumah, asalkan persyaratanya sudah lengkap.

Kedua, kata Kusnendro, harus kordinasi dengan kementrian yang lain seperti Kementrian Perhubungan, terutama yang berkaitan dengan hubungan laut, kaena itu kapal harus dilengkapi dengan satelit automatic identifikasi system (AIS). Padahal bahwa kapal ini dengan satelit VMR. Jadi setiap kapal ada dua system satelit yang harus dipasang.

Kemudian yang berkaitan dengan kapal cantrang, KKP telah dua kali bertemu dengan para pemangku kepentingan nelayan, yaitu stakeholder yang ada di nelayan, untuk menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan di sector perikanan. Hasil dari itu semua, kemudian KKP akan melakukan kajian secara konferhensif terkait persoalan dengan ijin kapal cantrang.

“Permintaan kami kemarin ke KKP bersama nelayan, selama ini sedang dalam proses, nanti akan lahir Undang-Undang Perikanan yang baru. Karena selama ini penghentian perijinan kapal cantrang itu, menggunakan Undang-Undang Perikanan yang lama,” terang Kusnendro.

Lebih lanjut dijelaskan, di Komisi IV DPR RI, disampaikan bahwa pembahasan Undang-Undang Perikanan yang baru pada awal tahun 2020 akan menjadi prioritas. Diharapkan di dalam Undang-Undang Perikanan yang baru, persoalan perijinan kapal cantrang akan terakomodir.

“Kemudian kami sampaikan, bahwa kebijakan menteri terdahulu dengan menteri yang sekarang ada kemungkinan berbeda. Karena menteri Susi Puji Astuti lebih mementingkan pada sector lingkungan dan pada sector budidaya. Sementara di perikanan banyak sector yang harus diperhatikan, dan berkaitan dengan kearifan lokal,” tuturnya.

Masing-masing daerah itu, lanjut Kusnendro, punya kearifan lokal bagaimana cara menangkap ikan sendiri-sendiri. Ada karakteristik sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Misalnya di Tegal, dari kapal yang ada didominasi kapal cantrang.

Karena kapal yang terbiasa dengan alat tangkap cantrang, untuk alih ke alat tangkap yang lain sangat sulit. Dari konstruksi kapalnya saja sudah berbeda, peralatanya juga berbeda. Dari sumberdaya manusianya juga berbeda.

“Nahkoda atau juru mudi yang biasa membawa cantrang, kemudian beralih fungsi ke alat tangkap yang lain, ini tidak bisa. Maka kalau beralih fungsi ke alat tangkap yang lain, kita harus impor orang, impor juru mudi, impor anak buah kapal. Lalu juru mudi dan anak buah kapal yang lama mau dikemanakan?,” ungkap Kusnendro.

Hal itu, menurut Kusnendro yang mendadi pembahasan yang krusial di KKP maupun di DPR RI. Artinya ada peluang bahwa cantrang itu akan mendapatkan ijin lewat Undang-Undang Perikanan yang baru yang akan mulai dibahas di awal tahun 2020 mendatang.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita