Jumat, 08/11/2019, 22:56:36
Dewi Aryani Yakin Menkes Mendengar Suara Rakyat
LAPORAN SL. GAHARU

Anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Dewi Aryani

PanturaNews (Jakarta) - Rapat Kerja Komisi 9 DPR RI selama dua hari berturut-turut bersama Menteri Kesehatan (Menkes), DJSN dan BPJS Kesehatan, Rabu-Kamis 6 dan 7 November 2019 menghasilkan kesimpulan sebanyak 10 poin penting.

Poin yang menjadi kesimpulan itu, diantaranya adalah Komisi 9 tetap konsisten terhadap hasil kesimpulan rakergab antara Komisi 9 dan Komisi 11, Menko PMK, Menkes, Mensos, Menteri PPN/Kepala Bapenas, DJSN dan BPJS Kesehatan, bahwa untuk tidak menaikkan premi JKN bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) untuk kelas 3.

“Kami juga mendesak Menkes agar segera melakukan langkah-langkah strategis dan taktis dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih iuran tersebut. Saya dengar Menkes hari ini juga telah melakukan roadshow, bicara dengan menteri-menteri terkait. Jadi saya yakin Menkes Terawan mendengar suara rakyat, karena langsung bergerak mencari solusi,” jelas Anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Dewi Aryani, Jumat 8 November 2019 melalui keterangan pers.

Menurut Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IX yang akrab disapa DeAr, finalisasi data cleansing juga harus segera dilakukan oleh Menkes dan Mensos, terutama terhadap 96,8 juta penerima PBI. Banyak data yang tidak tepat sasaran. Pemerintah juga harus mencari solusi untuk pemenuhan hak jaminan sosial bagi pegawai non pegawai negeri (PPNPN).

“Gaji honorer itu kecil, kasian kalau mereka harus membayar iuran. Belum mampu mereka,” ujar DeAr.

Lebih lanjut dikatakan, masalah teknis lainnya juga adalah penerima PBI satu orang dibayar oleh PBI APBN, PBI APBD 1, PBI APBD 2. NIK sama, nama beda dengan ID kepesertaan berbeda (diasumsikan sasaran satu dibayar 2x).

“Intinya perlu segera verifikasi dan validasi (verval) dengan terobosan baru. Selisih temuan bisa dialihkan kepada yang berhak menerima, dan selama ini justru tidak masuk data BDT,” tuturnya.

Dewi Aryani menambahkan, kedepan sebaiknya Kemenkes dan Kemensos membuat aplikasi yang terkoneksi dengan semua rumah sakit. Jadi pasien miskin yang terjaring di rumah sakit, begitu mereka masuk punya nomer RM (rekam medik) langsung masuk data PBI. Begitu masuk rumah sakit lagi dia tidak perlu pakai SKTM lagi.

“Selain itu BPJS juga harus merevisi aturan tentang administrasi yang mengharuskan mendaftarkan kepesertaan, harus sekaligus untuk seluruh anggota keluarga dalam 1 KK. Biarkan sesuai kemampuan merek saja,” pungkasnya.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi 9 juga meminta Kemenkes untuk meningkatkan jumlah tempat tidur kelas 3 di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita