Kamis, 19/09/2019, 21:06:38
FISIP UPS Kota Tegal Tolak Revisi UU KPK
LAPORAN NINO MOEBI

Aksi pernyataan sikan menolak revisi UU KPK di kampus UPS FISIP UPS Tegal (Foto: Nino)

PanturaNews (Tegal) - Keluarga Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, Jawa Tengah, menyatakan sikap menolak revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan.

Penolakan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicetuskan melalui pernyataan sikap yang dilakukan di kampus UPS FISIP UPS Tegal, Kamis 19 September 2019 siang.

Ketua Yayasan Pancasakti Tegal, Dr. Immawan Sugiharto, MH mengatakan, revisi UU KPK sudah disahkan, dan jalan satu-satunya melakukan upaya hukum dengan gugatan Judicial Review melalui Makamah Konstitusi (MK).

Menurut Immawan, untuk judicial review di MK kemungkinan masih ada peluang, kemungkinan ada koalisi masyarakat sipil yang mungkin berusaha untuk melakukan judical riview di MK karena, ada tahapan didalam penyusunan dan pengesahan Undang Undang yang tidak prosedural.

Dalam arti, lanjutnya, UU Nomor 12 Tahun 2011 kalau tidak salah, mengatur bagaimana prosedur dari pada penyusunan UU termasuk adalah perubahan. Tetapi ada satu hal kalau tidak salah yang dilakukan oleh DPR tanpa melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ditambahkan, yang lewat Prolegnas saja belum selesai, ini tahu tahu nylonong dan DPRD diakhir masa jabatannya dengan diam-diam mengajukan revisi ke Presiden. Diharapkan Presiden mendengar aspirasi rakyat, ternyata presiden ikut rame-rame mengajukan surat lewat Surat Presiden.

"MK mestinya meninjau kembali, kan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi dan penjaga idiologi. Kembali kepada hati nurani mereka," kata Immawan.

Sebeneranya, menurut Immawan, tidak ada masalah siapapun yang jadi ketuanya atau komisionernya KPK. Hanya saat ini ada unsur yang dipaksakan dan itu sebenarnya ada seting untuk titipan.

Dosen Hukum UPS Tegal, Edy Praptono, SH menambahkan, sebetulnya pembuatan atau revisi Undang-Undang yang sifatnya strategis harus disosialisasikan dulu dan juga harus melibatkan KPK. Dalam penyusunan revisi UU KPK tidak pernah dilibatkan.

"Ada apa sebenarnya dibalik itu semua. Saya sangat menyesal dan kami sebagi dosen Fakultas Hukum UPS Tegal, prihatin sekali dengan kondisi negara kita dimana UU yang  sebenarnya untuk menegakan memberantas korupsi kesannya malah justru melindungi korupsi," kata Edy.

Dalam pernyataan sikap FISIP UPS menolak revisi UU KPK beserta upaya yang dapat melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahwa KPK lembaga independen dan selamanya harus menjadi lembaga independen dalam menangani kasus korupsi.

FISIP UPS akan terus berjuang selalu mendukung KPK dalam memberantas korupsi yang menjadi permasalahan, dan FISIP UPS Tegal akan terus berjuang secara konstitusi dalam mengupayakan wewenang dan kelembagaan KPK yang telah dilemahkan.

Aksi diwarnai orasi dan diakhiri dengan menandatangani pernyataan sikap oleh Dr Immawan Sugiharto, MH (ketua yayasan), Dr Edy Praptono, MH (wakil ketua yayasan), Dr Nuridin (Dekan fisip), Dr Akhmad Hanfan (Sekretaris pascasarjana), Diryo suparto, M.si (Wakil dekan 3 fisip) dan disusul oleh mahasiswa fisip UPS Tegal.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita