Rabu, 11/09/2019, 21:54:34
Kepala SMPN 19 Akan Evaluasi Terkait Iuran
LAPORAN NINO MOEBI

Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Tegal, Surip

PanturaNews (Tegal) - Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Tegal, Jawa Tengah, Surip akan melakukan evaluasi terkait iuran yang ada disekolahnya. Hal itu menyusul maraknya pungutan dari pihak sekolah negeri yang dikeluhkan orang tua siswa.

"Iuran yang diperuntukan sifatnya hanya untuk kegiatan anak, hanya ruang sedikit. Yang iuran tersebut itu tanggungjawab komite," tutur Surip di kantornya, Rabu 11 September 2019.

Soal iuran untuk tenaga honorer, pihaknya tidak menarik kepada murid. “Memang kemarin ada honorer yang disini diambil dari dana bos, tetapi oleh inspektorat disuruh dikeluarkan honorer tersebut, ya sudah kita keluarkan," tegas Surip.

Terkait dengan jual LKS, menurut Surip itu terserah anak. Silahkan anak beli di koperasi, itu untuk pendamping karena kalau mengandalkan dari buku paket saja kurang, paling untuk Mapel UN.

Sebenarnya itu bukan Iuran, karena kalau Iuran tidak ada rapat komite dan orang tua murid. Ketika rapat dia mengaku sudah keluar, itu urusannya komite jadi yang bertanggungjawab komite.

"Sekolah punya program, tapi komite yang mengakomodir, silahkan kalau orang tua setuju ya dilaksanakan kalau tidak setuju ya tidak apa-apa," kata Surip.

Surip mengaku iuran disekolahnya hanya satu, yakni sifatnya untuk biaya penambahan ruang kegiatan anak sedikit. Itupun tidak menyebutkan angka atau nominal.

"Terkait pernyataan dari Kepala Disdikbud Kota Tegal, Johardi yang melarang apapun alasannya, adanya iuran maupun pungutan dari murid, kalau memang begitu akan kami taati," tutur Surip.

Menurutnya, pihaknya hanya menjalankan perintah Permendikbud Nomor 75 yang ada aturan tidak boleh ada pungutan, tapi boleh menerima sumbangan dari orang tua murid berapapun diterima berdasarkan rapat komite.

"Kalau sudah ada himbauan seperti itu, karena belum dilaksanakan ya kami akan evaluasi," pungkas Surip.

Sementara Ketua Saber Pungli Kota Tegal yang juga Waka Polres Tegal Kota, Kompol Davis Busin Siswara saat ditemui di kantornya, Rabu 11 September 2019 menyampaikan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan instansi terkait di Kota Tegal termasuk ke sekolah.

"Kita dari Saber Pungli jauh hari sudah menyampaikan kegiatan dari Satgas Saber Pungli Kota Tegal, sudah melaksanakan sosialisasi di 184 titik termasuk sekolah dan Puskesmas, serta instansi yang ada pelayanan publik di Kota Tegal," kata Davis.

Dalam sosialisasi disampaikan agar tidak boleh ada pungli, apalagi yang membebani masyatakat. "Apabila ada pengaduan atau informasi dari masyarakat, sambil melakukan penyelidikan kami akan menindaklanjuti," kata Kompol Davis.

Diberitakan sebelumnya, Beberapa wali murid di wilayah Kota Tegal, Jawa Tengah, mengeluhkan masih maraknya pungutan dari pihak sekolah negeri. Berbagai pungutan di tingkat sekolah SD maupun SMP marak terjadi dengan kedok iuran, dan sudah berjalan semenjak penerimaan murid baru.

Sumber dan wali murid yang tidak mau disebut identitasnya, mengeluhkan pungutan atau iuran yang dilakukan oleh salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Tegal, dengan dalih untuk membayar guru honorer minimal sebesar Rp 5 ribu setiap minggunya.

Di sekolah tersebut juga para murid diwajibkan untuk membayar Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dengan harga paling rendah Rp 12 ribu per LKS.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita