Rabu, 11/09/2019, 08:54:01
KAI akan Gusur Bangunan, Pemkot Harus Cari Solusi
LAPORAN NINO MOEBI

PT KAI bersama Muspimcam Tegal Timur saat sosialisasi kepada warga di Balai Kelurahan Panggung (Foto: Nino)

PanturaNews (Tegal) - PT KAI segera menggusur bangunan milik warga yang menempati lahan milik PT KAI di 3 RW VII Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Semakin dekat waktu pelaksanaan penggusuran, sosialisasi penertiban aset milik PT KAI (Persero) di emplasemen Dipo Lokomotif Tegal Daop 4 Semarang terhadap warga terus dilakukan oleh pihak PT KAI. Terkait itu, DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal untuk segera mencari solusi terhadap dampak sosial atas pengosongan lahan tersebut.

Ketua DPRD Kota Tegal sementara, H Edy Soeripno SH MH saat dimintai tanggapannya di ruang kerjanya Selasa 10 September 2019 mengatakan, sejak awal pihaknya menilai ganti ongkos pembongkaran yang dijanjikan kurang manusiawi. Karenanya, perlu dilakukan evaluasi oleh PT KAI untuk disampaikan kepada jajaran pimpinannya.

Menurut Edy, Pemkot tidak boleh tutup mata terkait persoalan itu. Mengingat penghuni dilokasi itu terdaftar sebagai warga Kota Tegal, dan disana merupakan wilayah yang telah dibentuk struktur pemerintahan RT maupun RW yang artinya keberadaan diketahui oleh Pemkot.

"Mengingat batas waktu yang ditentukan PT KAI semakin dekat yakni sampai 7 Oktober 2019, maka seyogyanya Pemkot segera melaksanakan rapat koordinasi," pintanya.

Pemkot perlu mengundang PT KAI untuk mengkoordinasikan besaran ganti ongkos, maupun alokasi waktu batas akhir pembongkaran. Serta mencari solusi alternatif dampak korban penggusuran.

"DPRD memberikan usulan, pertama mereka dapat ditempatkan di Rusunawa. Apabila masih memungkinkan, jika tidak maka penanganan dapat diusulkan dengan membangun Rusunawa kembali dengan meminta kepada Kementerian terkait," jelasnya.

Pemkot bisa memanfaatkan adanya program pemerintah pusat terkait rumah bersubsidi dengan angsuran Rp800.000 per bulan, dengan jangka waktu selama 20 tahun. Walikota bisa berperan sebagai pihak penjaminan sebagai salah satu persyaratan pengajuan perbankan agar dapat terealisasi.

Selain itu, penambahan besaran ongkos bongkar dapat ditambahkan dengan menggunakan anggaran dana cadangan dalam APBD Kota Tegal 2019. Sebagai akibat penanganan dampak sosial terkait penggusuran PT KAI," pungka Edy Suripno alias Uyip.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita