Selasa, 10/09/2019, 21:52:23
Dikeluhkan, Maraknya Pungutan di Sekolah Negeri
LAPORAN NINO MOEBI

Kepala Disdikbud Kota Tegal, Johardi

PanturaNews (Tegal) - Beberapa wali murid di wilayah Kota Tegal, Jawa Tengah, mengeluhkan masih maraknya pungutan dari pihak sekolah negeri. Berbagai pungutan di tingkat sekolah SD maupun SMP marak terjadi dengan kedok iuran, dan sudah berjalan semenjak penerimaan murid baru.

Sumber dan wali murid yang tidak mau disebut identitasnya, mengeluhkan pungutan atau iuran yang dilakukan oleh salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Tegal, dengan dalih untuk membayar guru honorer minimal sebesar Rp 5 ribu setiap minggunya.

Di sekolah tersebut juga para murid diwajibkan untuk membayar Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dengan harga paling rendah Rp 12 ribu per LKS.

Bahkan, pihak sekolah SMPN tersebut telah mengeluarkan surat edaran untuk kelas VII A, B, C, D, E, F dan G berupa surat kesanggupan untuk wali murid yang isinya sanggup untuk berinfaq/sodakoh sebesar (kosong), Akan dicicil (kosong) selama empat bulan mulai September, Oktober, November dan Desember 2019.

Surat kesanggupan tersebut tanpa kop sekolahan dan setempel. Dan menurut rencana hasil pengumpulan dana tersebut untuk pembangunan ruang kelas kegiatan belajar mengajar.

"Kami heran iuran atau pungutan tersebut tanpa tembusan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,"  jelas suber itu.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tegal, Johardi saat dikonfirmasi Selasa 10 September 2019 menyatakan, pihaknya secara tegas melarang adanya pungutan maupun iuran tidak resmi yang membebani wali murid. Sesuai aturan dan regulasi pihak sekolah dilarang keras melakukan pungutan atau iuran dengan dalih apapun.

"Dengan adanya BOS, pihak sekolah dilarang untuk membebani wali murid untuk pungutan atau iuran dalam bentuk apapun," tegas Johardi.

Johardi menambahkan, mengacu surat edaran dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri per 20 Oktober 2018, terkait larangan merekrut guru honorer sudah dijelaskan. Yakni, pihak sekolah tidak diperbolehkan merekrut atau menambah guru honorer kecuali pembiayaannya difasilitasi pemerintah daerah secara langsung.

"Adanya pungutan dengan dalih sodaqoh, amal, jariah atau infak dan sebagainya serta jual beli LKS itu, dua duanya saya sangat melarang. Apabila iuran untuk pembangunan gedung itu berarti disalahgunakan. Kalau itu untuk tempat ibadah, karena arahnya untuk ibadah monggo tapi jangan dipaksakan,” tuturnya.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita