Kamis, 08/08/2019, 23:23:08
Nelayan Tegal Mengeluh Dengan Aturan Baru
LAPORAN NINO MOEBI

Kapal-kapal sedang tambat di Pelabuhan Tegal (Foto: Nino)

PanturaNews (Tegal) - Terhitung mulai Agustus 2019, semua kapal yang berlayar di perairan Indonesia diwajibkan memasang dan mengaktifkan Automatic Indentification System (AIS), termasuk untuk kapal penangkap penangkap ikan.

Kapal penangkap ikan tidak akan diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), jika tidak memasang Sistem Indentifikasi Otomatis atau AIS.

Aturan tersebut tertuang melalui Surat Edaran (SE) Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 16/PK/AK/2019, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

"Beban dan kewajiban serta persyaratan perijinan bagi kapal penangkap ikan untuk bisa melaut kini bertambah lagi," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesian (HNSI) Kota Tegal, Riswanto melalui Whats App dari Mekkah.

Menurut Riswanto, sudah ada kurang lebih 16 item untuk dokumen kapal penangkap ikan yang harus ada diatas kapal dari lembaga dan Kementrian yang berbeda sebagai syarat perijinan untuk bisa melaut.

Fungsi dan pengawasan untuk kapal perikanan tangkap, sebenarnya sudah ada pemasangan dan pengaktifan Vessel Monitoring System (VMS) dibawah Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia.

Namun kini melalui Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, juga menerapkan fungsi pengawasanya dengan mewajibkan setiap kapal berbendera Indonesia memasang dan mengaktifkan Sistem Indentifikasi Otomatis AIS yang fungsinya hampir sama dengan Vessel Monitoring System (VMS).

“Mestinya kalau fungsi pengawasanya sama, Negara bisa menggunakan satu alat pengawasan dengan beberapa instansi atau lembaga yang mengawasinya. Bukan tiap Instansi/Lembaga,” ujarnya.

Selain tidak akan diterbitkanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal berbendera Indonesia yang tidak memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otamatis AIS Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut, sangsi adminstrasi juga diberlakukan untuk nahkoda kapal dengan pencabutan Sertifikat Pengukuhan Certivicate Of Endosment (COE).

"Kalau sangsi tersebut diberlakukan kepada nahkoda kapal perikanan tangkap, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Nelayan. Karena nahkoda terancam kehilangan profesi pekerjaan sebagai tulang punggung perekonomian keluarganya," tutur Riswanto.

Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT), Susanto Agus Priyono menyampaikan, terkait dengan AIS dalam hal ini Kemenhub dirasa masih kurang melakukan sosialisasi.

Menurut Susanto, nelayan belum mengetahui secara utuh maksud dari aturan dari Kemenhub menciptakan AIS untuk apa.

"Di Tegal saja setahu saya belum pernah mengadakan sosialisasi terkait dengan itu. Untuk pengawasan yang ada di lapangan, nelayan masih menggunakan VMS (vesel monitoring system). Kalau  nelayan diharuskan memakai 2 alat tersebut hal ini dikhawatirkan terjadi tumpang tindih untuk pengawasan di laut," kata Susanto, Kamis  8 Agustus 2019.

Ketua KUD Karya Mina Kota Tegal, Hadi Santoso menyampaikan, munculnya aturan baru soal AIS itu tumpang tindih. "Atau kasarnya Kemenhub cari-cari proyek. Sebab antara AIS dan VMS itu sama fungsinya,” terang Hadi Santoso.

Disampaikan Hadi, nelayan berharap Pemerintah baik KKP maupun Kemenhub bisa terlebih dahulu mempertimbangkan mana alat yang lebih baik digunakan dibanding harus keduanya mengingat fungsinya sama.

“Atau misalnya nelayan bisa diberikan pilihan salah satu. Karena untuk alat itu juga diperlukan biaya yang tidak sedikit,” ungkapnya.

Menurut dia, jika kapal wajib menggunakan AIS maka VMS bisa dihilangkan. Demikian sebaliknya.

"Protes nelayan sudah kami sampaikan ke Sekjen KKP, mantan Menteri Kelautan dan dari IPB yang kemarin telah menggelar seminar di UPS Kota Tegal. Namun, mereka juga mengaku bahwa itulah kondisi sekarang yang memunculkan aturan baru,” pungkas Hadi.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita