Rabu, 26/06/2019, 17:03:53
Mensiasati Jebakan Pendapatan Kelas Menengah
Oleh: Neni Retnahayati

Ilustrasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 14.837,4 triliun rupiah, dan PDB perkapita mencapai 56,0 juta rupiah atau 3.927,0 US dollar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga konstan tumbuh sebesar 5,17 persen.

G-20 yang beranggotakan negara Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Britania Raya, RRT, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa merupakan kelompok perekonomian besar di dunia. Indonesia sebagai anggota G20 termasuk sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia.

Namun, sebuah ironi bila dibandingkan dengan hasil klasifikasi yang dirilis Bank Dunia pada tahun 2018, ternyata Indonesia termasuk negara berpenghasilan menengah ke bawah yaitu sebesar 3.805,22 US dollar. Dari anggota G20, Indonesia dan India termasuk berpenghasilan menengah ke bawah.

Pada tanggal 1 Juli 2018 Worl Bank menetapkan kategori negara berdasarkan pendapatannya. Negara yang memiliki pendapatan perkapita sebesar USD995 atau kurang maka digolongkan sebagai negara berpendapatan rendah. Jika pendapatan perkapita suatu negara antara USD996 dan USD3.895 maka digolongkan sebagai negara berpendapatan menengah kebawah, sedangkan negara yang termasuk sebagai negara berpendapatan menengah ke atas jika memiliki pendapatan perkapita antara USD3.896 dan USD12.055. Suatu negara digolongkan sebagai negara berpendapatan menengah ke atas apabila memiliki pendapatan perkapita diatas USD12.055.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama dengan negara Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Timor Leste, dan Vietnam berada dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke bawah. Malaysia dan Thailand termasuk negara berpenghasilan menengah ke atas. Brunei Darussalam, dan Singapura merupakan negara berpenghasilan tinggi.

Jebakan

Jebakan negara berpendapatan menengah merupakan salah satu momok yang ditakutkan oleh pemimpin di negara ini. Tidak kurang dari Menteri Keuangan, Kepala Bappenas hingga Kepala Negara pernah menyatakan bahwa Indonesia harus berusaha keras untuk keluar dari ebakan negara berpendapatan menengah.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, cara keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah maka Indonesia harus fokus dalam produktivitas dan memiliki kemampuan untuk meyerap teknologi, serta dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan kualitas birokrasi dan layanan efisiensi. (detik.com, 13 Juni 2019)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa Indonesia pada tahun 2020 akan naik kelas dari negara berpendapatan kelas menengah menjadi negara berpendapatan kelas menengah tinggi. (liputan6.com, 13 Juni 2019)

Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Untuk mewujudkan tersebut, Indonesia patut memiliki tiga pondasi dasar yakni infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan reformasi birokrasi. (Okezone.com, 30 April 2019)

Menurut definisi dari Asian Development Bank dan Bank Dunia (2012) Jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap adalah kondisi ketika negara-negara berpendapatan menengah mengalami stagnasi dan tidak tumbuh ke tingkat negara yang lebih maju. Menaikkan status dari negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan tinggi merupakan perkara yang tidak mudah. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari sekian banyak negara berpenghasilan menengah hanya ada 3 negara yang berhasil menaikkan statusnya menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Potensi untuk Bangkit

Jika diibaratkan sebagai makhluk hidup, salah satu kaki Indonesia saat ini telah masuk ke dalam Jebakan negara berpendapatan menengah. Jika sebelah kaki yang lain, kedua tangan, dan badan tidak segera digerakkan untuk keluar dari jebakan, maka Indonesia akan tertelan seutuhnya jebakan tersebut.

Dalam kondisi perekonomian global yang masih dalam posisi kurang baik, Indonesia bisa mempelajari resep pertumbuhan ekonomi yang dimiliki India, Vietnam, ataupun Tiongkok. Ketiga negara tersebut memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif mirip dengan Indonesia, tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun 2018. Secara umum pendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara tersebut adalah peningkatan investasi, kemampuan ekspor yang tinggi, dan peningkatan produktivitas.

Untuk meningkatkan investasi, pemerintah Indonesia pada tahun 2018 telah melakukan beberapa langkah kebijakan. Yang terakhir adalah perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), dan relaksasi daftar negatif investasi. Dua hal ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI yang diluncurkan pada 16 November 2018. Meskipun demikian, ternyata hal tersebut tidak cukup, tercermin dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencatatkan realisasi investasi sepanjang tahun mencapai Rp721,3 triliun. Realisasi tersebut hanya naik 4,1 persen dibandingkan tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 terjadi penurunan Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) sebesar 8,8 persen dari realisasi di 2017.

Untuk meningkatkan investasi lebih tinggi, pemerintah juga harus bisa memberikan jaminan kepastian dan stabilitas sosial yang selama ini membuat investor enggan untuk hadir di Indonesia. Payung hukum untuk menjamin hak investor harus tersedia, dilengkapi dengan regulasi/perijinan yang lebih memudahkan. Hal ini penting untuk meningkatkan iklim investasi, karena berdasarkan data World Bank tahun 2018 Indonesia masih menjadi negara dengan peringkat 73 dalam hal kemudahan melakukan usaha.

Untuk meningkatkan ekspor pemerintah harus mendorong industri-industri agar mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan bervariasi. Selain melakukan diversifikasi produk, diversifikasi negara tujuan perlu dilakukan agar Indonesia tidak bergantung pada mitra dagang utama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kemampuan ekspor ini sangat erat kaitannya dengan strategi peningkatan produktivitas.

Peningkatan produktivitas bisa dibagi menjadi peningkatan produktivitas manusia, dan produktivitas kapital/modal. Sesuai dengan fokus pembangunan 2019 yang mengedepankan program pembangunan sumber daya manusia, harus ada strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dalam jangka pendek, pembelajaran-pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang lebih baik harus dimasifkan.

Saat ini para millenial mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman dan juga mampu menyerap teknologi dan inovasi dengan sangat baik. Mereka mendorong lahirnya era disruptif yang mengubah proses kerja dan berpikir menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah dengan cara yang tidak diduga sebelumnya. Keberadaan generasi baru ini merupakan potensi yang sangat baik untuk meningkatkan produktivitas ekonomi Indonesia baik di sektor barang ataupun jasa.

Selain itu, pada era industri 4.0 ini modal-modal yang telah ada dapat dikombinasikan dengan teknologi dan tata kerja yang lebih efisien yang akan meningkatkan produktivitas. Hal ini yang dikombinasikan dengan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan pemerintah akan mendorong proses produksi yang lebih murah, pasar yang lebih besar, dan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

Jebakan negara berpendapatan menengah harus disadari sebagai ancaman nyata yang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan kesadaran untuk berbuat lebih baik, terbuka terhadap dunia luar, dan adoptif terhadap teknologi semoga Indonesia berhasil untuk naik kelas menjadi Negara berpenghasilan tinggi.

(Neni Retnahayati adalah Statistisi Muda, Badan Pusat Statistik)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita