Rabu, 12/06/2019, 22:32:00
Djoko Gunawan Dilantik Sebagai Sekda Brebes
LAPORAN TAKWO HERIYANTO

 

Bupati Brebes Idza Priyanti melantik Djoko Gunawan sebagai Sekda Brebes. (Foto: Takwo Heriyanto)

 

PanturaNews (Brebes) – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Jawa Tengah, Djoko Gunawan, akhirnya resmi dilantik sebagai Sekda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, secara devinitif, di Pendopo Brebes, Rabu 12 Juni 2019.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes ini, di lantik oleh Bupati Brebes Idza Priyanti, setelah sebelumnya melalui seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi pertama yang dilaksanakan Pemkab Brebes, beberapa waktu lalu.

Proses pelantikan disaksikan langsung anggota Forkopimda, Staf Ahli Bupati Brebes, Asisten I II dan III Sekda Brebes, Kepala SKPD se Kabupaten Brebes serta Camat se Kabupaten Brebes.

Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan, sebagai patner kerja kepala daerah, Sekda mempunyai peran yang sakral. Selain menjadi pejabat yang berwenang dalam mengatur dan menyiapkan struktur organisasi serta personel pemerintahan, kedudukan Sekda memengang kunci penting dalam suksesnya pelaksanaan otonomi.

Untuk itu, diharapkan Sekda yang baru membantu Bupati untuk mengelola kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik. Sekaligus bisa menjadi suri tauladan bagi ASN di Pemkab Brebes.

”Mendagri pernah menyampaikan, bahwa sepertiga kunci sukses otonomi ditentukan oleh Sekda sebagai koordinator SKPD yang mendukung kebijakan kepala daerah. Sedangkan dua pertiga kunci sukses otonomi berada di kepala daerah dan kontrol serta partisipasi rakyat,” ujar Idza usai pelantikan.

Sementara, Sekda Pemkab Brebes Djoko Gunawan menyatakan, prioritas utama yang akan segera dikerjakan di antaranya mengupayakan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sampai saat ini target WTP memang belum tercapai. Kita optimis akan meraih WTP kedepan, dengan bekerja maksimal menyelesaikan kendala terkait pendataan aset terutama di Dinas Pendidikan,” tutur Djoko.

Upaya untuk meraih WTP itu, lanjut Djoko, dilakukan dengan memperbaiki data aset daerah yang sekarang masih menjadi catatan dalam hasil pemeriksaan BPK.

“Kita bersungguh- sungguh memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ditemukan itu, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel,” tegas Djoko.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita