Rabu, 29/05/2019, 09:44:17
Teka-teki Isu Kemanusian dan Terorisme
Oleh: Wahyu Syaefulloh

“Jika kita betul-betul hendak mendasarkan Negara kita berasarkan paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong, dan keadilan social, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan libralisme dari padanya” Ir. Soekarno. Bahwa jauh hari salah satu pendiri bangsa memiliki pernyataan yang menekankan untuk saling menolong, keadilan sosial, dan mengenyahkan pemikiran yang kesewenang-wenangan dan juga penindasan antar sesama.

Isu kemanusiaan dan terorisme akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang tidak kalah menarik daripada pemilu yang sudah berjalan tersebut. Memang pembahasan masalah kemanusiaan sangat privat bahkan menyangkut kebebasan HAM (Hak Asasi Manusia), atau yang sering kita sebut dengan hak alamiah manusia, menurut John Lokce hak alamiah manusia adalah Life (hidup), healty (kesehatan), liberty (kebebasan), property (hak milik) dan negara harus menjamin prinsip persamaan dan perlindungan terhadap semua manusia dengan hak-hak alamiahnya.

Memaknai Hak Asasi Manusia terbagi menjadi dua yaitu hak alamiah (Natural Rights) dan hak-hak menurut hukum (Positif Rights).seperti yang dikemukakan oleh Leach Levin dalam Sri Utari (2015), pertama yang menyangkut hak alamiah (Natural Rights) Memandang bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan dan hak-hak ini tidak bisa dikurangi, sebab bila dikurangi maka manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Hal ini yang diatur negara dalam UU No. 39 Tahun 1999,”bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. dan yang kedua Hak-hak menurut hukum (Positif Rights). Memandang hak asasi manusia dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional; Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah yaitu: para warga negara, yang tunduk kepada hak-hak secara kolektif. aturan ini dalam Pasal 28 J UUD 1945 “a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. “b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Jika kita melihat dari beberapa kasus yang terjadi selama dekade tarkhir banyak krisis karakter yang sangat kontras dan terjadi di sekitar kita, bahkan generasi yang digadang-gadang menjadi pemimpin masa depan khususnya anak-anak ikut terkena dampak dari faktor-faktor yang bisa saja menimbulkan kejahatan, ada data yang mencengangkan dan sangat prihatin seperti yang dikemukakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Sejak 2011 hingga akhir 2018 lalu, sebanyak 11.116 orang anak di Indonesia tersangkut kasus kriminal, Pada 2011 lalu jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan mencapai 695 orang. Sementara untuk tahun 2018, jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan mencapai 1.434 orang (sindonews.com). Itulah serangkaian kejahatan-kejahatan yang tercatat oleh pihak keamanan, di dsisi laianpun banyak yang menyipulkan bentuk-bentuk kejahatan dalam potret lainmungkin seperti kejahatan terhadap pembela kebenaran, sebut saja seperti kasus Munir, kasus Novel Baswedan, seperti aktivis-aktivis yang mungkin mengalami tindakan persekusi maupun refresif. Kejahatan lain mungkin yang menjadi sorotan diantaranya aksi terorisme yang dinyatakan oleh Kapolri Bpk. Tito Karnavian jumlah pelaku teror yang berhasil diungkap selama 2018 sebanyak 396 orang. Sebanyak 141 orang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum melalui sidang, penyidikan 204 orang, meninggal karena penegakan hukum 25 orang, meninggal karena bunuh diri 13 orang, divonis 12 orang, dan meninggal karena sakit satu orang, (Katadata 27/12/2018).

Hal ini memang sangat bertentangan dengan aturan hukum UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan, Kejahatan Genosida, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan/memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama, sedangkan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, adalah perbuatan yg dilakukan dengan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil.

Berdasarkan uraian diatas memang secara tidak langsung praktik-praktik dari sikap dan perkataan kita bisa saja bisa merenggut hak asasi orang lain, seperti halnya dunia anak-anak yang menganggap bahwa rutinitasnya sebagai kesenanganya memang secara pertumbuhan dunia anak-anak masih melalui banyak proses, bahkan mungkin belum mengetahui bentuk-bentuk apa yang dinamakan sebuah kejahatan, perlu adanya edukasi yang menciptakan dunia anak-anak lebih mendapatkan haknya.

Yang tidak kalah menarik lagi perlakuan refresif terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh elemen aktivis, banyak video-video viral pemukulan terhadap mahasiswa oleh pihak kepolisian bahkan sampai mengalami luka-luka, jika kita melihat dari pandangan hukum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menyebutkan bahwa tugas pokok polisi adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum dalam rangka keamanan dan ketertiban umum, disisi lain pelaksanaan tugas di lingkungan Polri sudah di tetapkan dalam peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Selain itu aksi terorisme juga telah banyak membuat polarisasi umat bahkan muslim sendiri mengalami islamofobia atau enggan menerima keberadaan islam tertentu. sebagai contoh misal orang yang menggunakan cadar , atau Islam yang menggunakan celana khas atau yang terkenal celana cingkrang, berjenggot dicurigai atau di indikasikan menjadi seorang Islam fundamentalis atau berpaham radikal, ini sebuah kemunduran sendiri untuk merawat keuamatan dan kebangsaan. Jika kita melihat banyak keberhasilan dari pihak keamanan nasional meredam aksi-aksi yang mengancam ketahanan nasional, terlepas dari isu-isu kepentingan maupun kekuasaan.

*Penulis adalah mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu (UPB), Jurusan Manajemen


Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita