Jumat, 10/05/2019, 04:28:28
Korupsi, Dua Mantan Pejabat DPKP Brebes Ditahan
LAPORAN TAKWO HERIYANTO

Foto ilustrasi.

PanturaNews (Brebes) – Dua mantan pejabat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ditahan di Lapas Kedungpane Semarang atas kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bawang merah. Kedua mantan pejabat DPKP Kabupaten Brebes itu, yakni yaitu Madyo Raharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Mardi Sutikno selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Hal itu disampaikan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes, Arie Candra, saat menerima menerima berkas pelimpahan tahap II bersama dua tersangka dan barang bukti dalam kasus tersebut dari penyidik Polda Jateng di Kantor Kejati Jateng, Kamis 9 Mei 2019.

"Kami menerima pelimpahan berkas dan tersangka dua orang dalam kasus itu. Keduanya langsung kami tahan dan dititipkan di Lapas Kedungpane Semarang," ujar Kasi Pidsus Kejari Brebes, Arie Candra.

Penahanan kedua tersangka merupakan penanganan lanjutan kasus pengadaan bantuan bibit bawang merah dan pestisida Tahun Anggaran 2016 Rp 6,158 miliar.

Kedua tersangka ditahan di Lapas Kedungpane Semarang untuk 20 hari terhitung sejak 9-28 Mei 2019 mendatang. Setelah dilaksanakan proses tahap dua, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari langsung menyusun berkas dakwaannya.

"Segera mungkin kita susun dakwaannya dan limpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan," paparnya

Sebelumnya, Kejari Brebes juga telah menahan dua tersangka yang saat ini dalam proses persidangan.

Mereka adalah Dwi Nurhadi selaku Direktur CV Jasmine (rekanan pemenang lelang) dan Kartoib, pemilik Penangkaran Bibit (PB) Dian Riezqi (pemasok dalam proyek tersebut).

"Dengan adanya penahanan dua tersangka, berarti hingga kini sudah ada empat tersangka yang kami tahan dalam kasus dugaan korupsi itu," jelasnya.

Arie Candra menuturkan, dalam kasus dugaan korupsi itu, pada 2016 DPKP Kabupaten Brebes melaksanakan proyek pengadaan bibit bawang senilai Rp 6,158 miliar.

Namun dalam pengadaan itu jumlah bibit bawang yang tersedia tidak sesuai dengan kontrak, sehingga para petani bawang menerima bibit bantuan tidak sesuai jumlah yang ditentukan dalam kontrak.

Selanjutnya, Mardi Sutikno selaku Ketua PPHP dan Madyo Raharjo selaku PPKom tidak melaksanakan tugas serta fungsinya.

Yakni melakukan pengecekan terhadap jumlah bibit bawang yang sudah disalurkan penyedia jasa.

"Akibatnya dalam pengadaan bibit bawang tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 225 juta," pungkasnya.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita