Sabtu, 30/03/2019, 12:56:58
Dewi Aryani Sosialisasi UU Perlindungan Pekerja Migran
LAPORAN SL. GAHARU

Warga foto bersama seusai mengikuti sosialisasi UU No.18 Tahun 2017 (Foto: Dok/Erin)

PanturaNews (Tegal) - Angggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Hj. Dewi Aryani, MSi sosialisasi UU No.18 Tahun 2017, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, di Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Sabtu 30 Maret 2019. Peserta sosialisasi kader dan penggerak PKK dari desa-desa se Kecamatan Suradadi dan Kramat. Kabupaten Tegal.

Dikatakan potilisi PDIP yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX (Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Brebes), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya.

"Begitu pula hak asasi bagi Pekerja Migran Indonesia yang harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia," ujar Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr.

Dijelaskan, RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang disahkan menjadi UU No.18 Tahun 2017, sebagai pengganti UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, mengatur secara spesifik mengenai Perlindungan Buruh Migran, Hak-hak Buruh Migran, Jaminan Sosial, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Di dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat penguatan peran negara yang hadir di semua tingkatan yang tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga pengakuan yang sangat penting dari peran pemerintah di tingkat daerah, mulai propinsi, kabupaten-kota hingga tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen dalam memberikan perlindungan pada buruh migran," tutur DeAr.

Dewi Aryani mengingatkan, bahwa peran pemerintah dalam menegakkan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat signifikan, serta mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebelum nya cukup kuat.

"Masyarakat agar berperan aktif dan bersama-sama untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," pinta DeAr.

Sosialisasi Undang-Undang ini disambut dengan semangat ratusan warga yang hadir. Warga berharap kegiatan sosialisasi dapat sering dilaksanakan serta bersinambungan.

 




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita