Rabu, 13/02/2019, 01:38:09
Kejaksaan Pertanyakan SPDP Kasus Bokong Semar
LAPORAN JOHARI

Kawasan Bokong Semar. (FT: Dok PanturaNews)

PanturaNews (Tegal) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tegal, mulai galau karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus Bokong Semar dengan terlapor  EP dari penyidik kepolisian belum ada kejelasan. Padahal batas waktu (deadline) hampir selesai yakni tanggal 21 Februari 2019 nanti.

Kasi Pidana kusus  (Pidsus) Kejari Tegal, Roni SH mengatakan  sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Perja - 039/A/J.A/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus. Lamanya SPDP 150 hari ditambah perpanjangan 90 hari. Jika sampai 240 hari tidak ada jawaban maka SPDP lama akan dikembalikan ke penyidik dan dianggap gugur. Jika penyidik akan mengajukan SPDP lagi maka harus membuat SPDP baru.

“SPDP kasus Bokong Semar, dengan terlapor EP diserahkan kekejaksaan pada 17 September 2018, jika dihitung 150 hari maka deadline-nya  tanggal 21 Februari 2019. Pada tanggal 21 Februari nanti kami akan tanyakan kepenyidik, ada jawaban atau tidak,” kata Roni SH kepada PanturaNews, Selasa 12 Februari 2019.

 Lebih lanjut kata Roni, jika nanti pada 21 Februari tidak ada perkembangan maka akan ditambah waktu lagi tiga bulan (90 hari). “Selanjutnya, jika sudah ditambah 90 hari kami akan tanyakan lagi, termasuk akan mengembalikan berkas SPDP yang  telah kami terima sejak 17 September 2018,'' tegasnya.

Perlu diketahui Kasus Bokong Semar, banyak menyeret pejabat dan swasta (pengusaha) masuk ke jeruji besi karena korupsi diantaranya mantan wali kota, mantan pejabat Tapem Hartoto, Syaeful Jamil dan Rudianto (pengusaha). Kini akan menyeret lagi mantan sekda EP.  




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita