Jumat, 25/01/2019, 14:10:19
Dewi Aryani: Sistem Ketatanegaraan Harus Dipahami
LAPORAN SL. GAHARU

Dewi Aryani memberi penjelasan aspirasi yang disampaikan warga saat dengar pendapat (Foto: Erin)

PanturaNews (Tegal) - Sistem Ketatanegaraan bisa menjadi sebuah kontrak sosial yang mengikat secara hukum bagi pemerintah dan rakyatnya. Masih banyak masyarakat Tegal, bahkan pelajarnya kurang memahami tentang sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Hj. Dewi Aryani, MSi menggelar dengar pendapat dengan mengundang para tokoh dan masyarakat umum dari dua kecamatan yaitu Pangkah dan Tarub, Kabupaten Tegal di Rumah Aspirasi Dewi Aryani di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, kemarin.

“Padahal jika paham, maka bangsa ini akan menjadi jauh lebih baik. Bahkan warga negaranya dapat menjalankan dengan penuh tanggungjawab,” ujar Dewi Aryani saat menyinggung soal sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Jumat 25 Januari 2019.

Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr ini menjelaskan, sistem ketatanegaraan Indonesia dan pelaksanaan UUD 45 aplikasinya bisa banyak hal, misalnya terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Kartu Indonesia Sehat (KIS), pembangunann desa, sanitasi dan lainnya.

“Jadi dengan sistem ketatanegaraan yang ada, siapapun yang berkuasa dalam pemerintahan harus melaksanakan sebaik-baiknya utk kesejahteraan rakyatnya,” tutur DeAr yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes).

Dalam dengar pendapat itu, banyak masyarakat menyampaikan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang masih perlu diperluas. Hal itu karena masih banyak warga tidak mampu yang belum mendapatkan.

“Aspirasi soal KIS ini segera saya tindaklanjuti, dan dalam waktu satu bulan ke depan, data yang sudah masuk sebelumnya akan direalisasi dan didistribusikan kepada masyarakat,” janji Dewi Aryani.

Sedangkan hal lain yang disampaikan masyarakat, adalah permohonan bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk desa-desa. Selain itu, pada dengar pendapat banyak masukan yang disampikan masyarakat. Diantaranya soal kesehatan, tenaga kerja hingga soal infrastruktur jalan desa, serta terkait industri rumah tangga.

“Semua aspirasi yang disampikan masyrakat akan saya tindak lanjuti. Dekat waktu dekat, beberapa program sudah dialokasikan di beberapa desa di Kabupaten Tegal,” terang Dewi Aryani.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita