Sabtu, 19/01/2019, 10:08:45
Debat Pilpres 2019, Minim Informasi Maximal Unjuk Gigi
Oleh: Wahyu Syaefulloh*

“Ilmu pengetahuan bukan lagi menjadi alat si pandai menekan si bodoh dan bukan pula alat penjajahan” (Buya Hamka). Melihat perkataan sang maestro tersebut memberikan sinyal bahwa meggambarkan bagaimana nasib si bodoh yang menginginkan keadilan, menginginkan informasi yang sebenarnya atas dasar kaidah keilmuan yang berazas dari koherensi (konsisten), korespondensi dan pragmatis (kebermanfaatan bersama).

Penulis melihat penjajahan di sini bukanlah sesuatu yang mutlak namun lebih bersifat abstrak yang bermuara dari nilai-nilai atas dari pemikiran untuk membuat persepsi menjadi sebuah keyakinan tanpa melihat pengetahuan, seperti kata Buya Hamka, apalah artinya keuntungan materi jika ilmu tidak dapat memimpin kita menuju kepada keuntungan yang lebih tinggi lagi, yaitu keuntungan kebatinan dan kejiwaan.

Membaca debat Pilpres kemarin yang diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2019, banyak masyarakat menilai tidak menemukan substansial dari masalah-masalah yang sudah di rekomendasikan oleh penyelenggara debat, sehingga mengakibatkan beberapa pakar menginterpretasikan debat kurang mengena dan bahkan ada yang berpendapat dari sesi ke sesi tidak koheren.

Di sisi lain masyarakat menginginkan informasi dan pendidikan politik yang menjadi permasalahan fundamental dari tema yang di usung penyelenggara yaitu tentang Hukum dan HAM, Terorisme dan Korupsi, sebagai cerminan negara yang demokratis.

Lantas apa kira-kira yang diharapkan masyarakat umum terkait debat yang di selenggarakan tentunya ingin melihat calon pemimpin yang layak di pilih dalam pemilu nanti, tetapi bukan hanya itu masyarakat juga membutuhkan informasi terkait Hukum di Indonesia, HAM di Indonesia, Terorisme di Indonesia dan Korupsi di Indonesia, bisa kita garis bawahi dalam debat tersebut terlihat paslon 01 maupun paslon 02 lebih menonjolkan apa yang menjadi misi masing-masing untuk memenangkan hati rakyat, terlihat minim informasi yang didapatkan masyarakat yang bisa menjadi jawaban apa yang menjadi masalah yakni gagasan dan langkah kongkrit.

Coba kita mempertanyakan kembali substansi dari tema yang dipilih dari aspek Hukum, HAM,Terorisme dan Korupsi, masyarakat tentu ingin mengetahui apa yang menjadi permasalahan hukum dari kaca mata calon presiden kerena setiap produk hukum tidak terlepas dari peran politik seperti kata Prof Mahfud MD bahwa hukum adalah produk politik, korektif perlu dalam menilai kebijakan jangan sampai produk politik (Hukum) merugikan masyarakat, karena masyarakat wajib dilayani dan bukan hanya sebagai lumbung suara yang tidak diberikan lumbung kesejahteraanya bisa kita simpulkan bahwa presiden sejati adalah presiden yang anti ketidakadilan.

Tema selanjutnya adalah tentang HAM, Terorisme,dan Korupsi kiranya perlu dikupas seacara mengakar dan transparan, yang dijumpai dalam debat tersebut terlihat saling menyerang personal sehingga mengikis keilmiahan yang seharusnya menjadi wajah calon presiden yang tidak diragukan lagi sebagai insan yang memiliki intelektualitas.

Baik coba kita kupas apa yang menjadi kriteria nilai keilmiahan dalam debat pilpres 2019, dalam buku filsafat ilmu dan logika karangan I Gusti Bagus Rai Utama, dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana sarana berfikir ilmiah ini bekerja diantaranya yaitu yang pertama adalah bahasa ilmiah dan yang kedua yaitu matematis dan logis.

Bahasa ilmiah mencakup bebas dari unsur emotif, reproduktif, obyektif dan eksplisit, sedangkan matematis (pasti) dan logis ini mencakup kejelasan, (spesifik dan informatif), tidak menimbulkan konotasi emosional, dan kuantitatif (data).

Sebagai contoh dalam awal-awal sesi debat sudah menjumpai subyektifitas dan cenderung emotif, dalam tema hukum yang di tawarkan kesempatan paslon 01 untuk menjawab dari pertanyaan penyelenggara“ di masyarakat kerap di pertentangkan ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks seperti apa isu HAM di perhatikan, kira-kira seperti itu.

Dalam kesempatan ini paslon satu memaparkan gagasanya dan mendapat respon dari paslon no urut 02 yang mempertanyakan terkait keadilan ada kasus seorang kades yang dihukum akibat mendukung paslon 02 dan paslon 02 menganggap ada ketimpangan ketika pejabat yang mendukung paslon 01 tidak mendapatkan panismen (hukuman), penulis melihat ini ada unsur emotif yang mencoba memantik respon dari paslon 01, tidak lama kemudian paslon 01 menanggapi dengan pertahanan untuk tidak menuduh, dan ternyata benar paslon 01 terpancing dan saling serang mental terjadi sampai muncul kata menuduh-nuduh, grusa-grusu yang menggambarkan bagaimana secara personal sudah terserang, menjadi waktu yang pas untuk unjuk gigi bagi paslon 01 untuk menyerang balik dari kasus-kasus yang berjalan, seperti kasus sarumpaet, dan kasus-kasus yang lain.

Disini bisa dilihat wajah seperti debat pilpres sebagai ajang unjuk gigi untuk menyerang personal yang minimnya gagasan-gagasan yang diharapkan masyarakat. Dalam debat tersebut peran bahasa memiliki peran yang penting dalam penentuan pemilihan calon presiden kedepan sebagaimana bahasa sendiri sebagai sarana komunikasi dan sebagai sarana penyatuan semua elemen, dalam moment seperti ini (proses debat) bahasa ilmiah mestinya lebih dominan, karena lebih obyektif dan bebas dari unsur subyektifitas dan bertumpu pada gagasan bukan pemenangan semata.

Selain bahasa semestinya data yang bersifat informatif dan edukatif juga sangat dibutuhkan untuk masyarakat, dan tidak terindikasi asumsi semata. Harapanya kedepan masyarakat lebih mendapatkan informasi yang real terkait permasalahan-permasalahan bangsa, sebagaimana ciri negara yang demokratis salah satunya adalah terbukanya informasi.

*Penulis adalah mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu (UPB)


Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita