Rabu, 02/01/2019, 10:50:07
Ratusan Peraga Kampanye Parpol-Caleg Dicopot Paksa
LAPORAN NINO MOEBI

Petugas gabungan mencopot APK milik parpol dan caleg yang melanggar aturan (Foto: Nino)

PanturaNews (Tegal) - Sebanyak 507 Alat Peraga Kampanye (APK) milik Partai Politik (Parpol) dan Calon Legislatif (Caleg), kembali dicopot paksa Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal, karena pemasangannya dinilai tidak sesuai ketentuan.

Sebab, selain terpasang di zona larangan meliputi jalan protokol, tempat ibadah, hingga fasilitas umum, APK milik parpol dan caleg yang ditertibkan juga dianggap mengganggu ketertiban umum.

Ketua Bawaslu Kota Tegal, Akbar Kusharyanto disela pencopotan Selasa 01 Januari 2019 menjelaskan, dilakukannya penertiban APK milik parpol dan caleg yang terpasang di zona larangan melibatkan semua instansi terkait. Diantaranya, Satpol PP, KPU, Dishub, Disperkim, dan Polresta Tegal Kota untuk menyisir semua zona larangan di wilayah empat kecamatan secara serentak.

Hasilnya, 119 APK yang terpasang di wilayah Kecamatan Tegal Barat, 46 APK di Kecamatan Tegal Timur, 142 APK di Kecamatan Margadana, dan 200 APK di Kecamatan Tegal Selatan terpaksa dicopot paksa.

"Penurunan 507 APK milik parpol dan caleg, karena terpasang di zona larangan seperti di tiang listrik, telepon, pohon, depan musala hingga sekolah," ungkapnya.

Berdasarkan hasil penyisiran empat kecamatan, lanjut Akbar, APK yang sudah dibredel tersebut kemudian diamankan di sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) masing-masing. Tujuannya, untuk memudahkan pengurus parpol maupun caleg pemilik APK yang ingin mengambil APK hasil penertiban dengan syarat menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi pemasangan APK di zona larangan.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Tegal, Thomas Budiono menambahkan, menindaklanjuti hasil penertiban tim gabungan tersebut pihaknya juga terus mengimbau pengurus parpol dan caleg. Hal itu, dilakukan untuk menggencarkan pemahaman larangan pemasangan APK di zona terlarang yang sudah disepakati bersama dalam rakor dengan semua pihak terkait.

"Jika memang masih nekat melanggar, ya konsekuensinya memang harus ditertibkan. Karena penertiban, menjadi tupoksi Bawaslu sebagai bentuk penindakan pelanggaran kampanye," pungkasnya.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita