Darwanto (ketiga dari kanan) menjadi peserta Pertemuan OGP Regional Meeting Asia Pacific 2018 di Seoul (Foto: Dok)

PanturaNews (Seoul-Korsel) - Kelompok masyarakat sipil menilai agenda inisiatif pemerintahan terbuka (open government) di Indonesia, sangat perlu disinergikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat. Kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah sejak dari perencanaan hingga evaluasi program OGP, dapat menjadi alat bantu untuk pencapaian target SDGs dari pemerintah pusat hingga daerah.

Program Manajer Media Link, Darwanto yang menghadiri Pertemuan OGP Regional Meeting Asia Pacific 2018 di Seoul, Korea Selatan (Korsen) mengatakan, Komitmen Pemerintah Terbuka tidak mungkin berdiri sendiri untuk mencapai tujuannya, sehingga perlu dikombinasikan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah sejak dari perencanaan hingga evaluasi program OGP, dapat menjadi alat bantu untuk pencapaian target SDGs dari pemerintah pusat hingga daerah,” kata Darwanto di sela-sela Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Meeting di Seoul, Korea Selatan saat dihubungi melelui telepon, Selasa 6 November 2018.

Darwanto menambahkan, open government sangat penting untuk mendongkrak capaian-capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

"Misalnya, OGP dapat mendongkrak capaian SDGs dalam kemitraan multipihak sehingga kendala-kendala dapat diatasi secara bersama-sama. Yang diperlukan Indonesia adalah kepastian tatakelola open government yang kontinu," tuturnya.

Christian Evert, Peneliti Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), mengemukakan, tantangan terbesar inisiatif Open Government Indonesia adalah bagaimana menjamin komitmen-komitmen tersebut tetap berlanjut meski ada gonjang ganjing pesta demokrasi. Karena prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip-prinsip utama OGP menjadi prasyarat bagi kemajuan bangsa.

“Indonesia harus meletakkan sistem pemerintahan terbuka yang berkelanjutan. Dengan adanya sistem tersebut, agenda-agenda transparansi, anti-korupsi, dan inovasi pelayanan publik dapat terus dikembangkan. Bukan justru mengalami kemunduran ketika terjadi gonjang ganjing politik,” tegas Christian.

OGP Regional Meeting Asia Pacific merupakan konferensi di kawasan Asia Pasific yang diselenggarakan untuk memajukan agenda tatakelola pemerintahan yang mengedepankan kolaborasi, transparansi, keterbukaan informasi, partisipasi publik dan akuntabilitas publik. OGP Regional Meeting tahun ini diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan dan diikuti perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil se Asia Pasific.

Menteri PAN RB, Menteri Bappenas, Ketua KPU RI dan beberapa perwakilan KSP dan LKPP hadir dalam pertemuan ini. Unsur masyarakat sipil yang turut hadir adalah MediaLink, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Parliamentary Center (IPC), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), PATTIRO, AJI Jakarta, YAPPIKA, Perludem, CRPG, Transparency International Indonesia (TII).