Jumat, 26/10/2018, 20:25:48
Dua Orang Staf KPU Diduga Melanggar Kode Etik
LAPORAN TAKWO HERIYANTO

Sidang DKPP RI soal dugaan pelanggaran kode etik 2 staf KPU Brebes (Foto: Takwo Heryanto)

Panturanews (Brebes) - Dua orang staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diduga melakukan pelanggaran kode etik, yakni menerima uang dari dua tokoh partai politik (parpol) yaitu DPC PDI Perjuangan dan DPD Partai Golkar.

Hal itu terungkap saat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI melakukan sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap 2 orang staf KPU setempat berinisial "Yn" dan "Mt", yang berlangsung di Kantor Kwarcab Brebes, Jumat 26 Oktober 2018.

Sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap 2 staf KPU Kabupaten Brebes itu, dipimpin langsung oleh pimpinan majelis dari DKPP RI, Alfitra Salam dengan didampingi perwakilan dari Bawaslu Provinsi Jateng, Sri Wahyu Ananingsih serta KPU Provinsi Jateng.

Hadir dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik itu, diantaranya dari unsur Bawaslu Brebes juga dari unsur komisioner KPU, termasuk 2 staf KPU setempat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes, Wakro, mengatakan dalam sidang disebutkan, bahwa 2 staf KPU Kabupaten Brebes, "Yn dan Mt" mengakui telah menerima uang dari dua orang tokoh parpol PDIP dan Golkar Brebes saat berlangsung pawai karnaval beberapa waktu lalu.

"Dua orang staf KPU Kabupaten Brebes berinisal Yn dan Mt ini, mengakui secara tegas telah menerima uang atau salam tempel dari Bu Maryatun Indra Kusuma dan Pamor Wicaksono.

Dimana kedua orang itu merupakan dari jajaran DPC PDIP dan DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes. Uang yang pertama sebesar Rp 200 ribu dari Bu Maryatun dan yang kedua Rp 50 ribu dari Pamor Wicaksono," ujar Wakro usai sidang.

Menurut Wakro, hasil dari sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap 2 orang staf KPU Kabupaten Brebes itu, masih menunggu keputusan dari DKPP RI.

"Akan dilanjutkan atau tidak, masih menunggu keputusan dari DKPP RI," jelas Wakro.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Brebes, Muamar Riza Pahlevi, mengaku belum bisa memberikan keputusan secara tegas, apakah 2 stafnya akan diberikan sanksi atau tidak.

"Tapi yang jelas apapun keputusan dari DKPP RI akan kami tindak lanjuti," pungkas Riza.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita