Jumat, 19/10/2018, 09:50:58
Sadar Hoaks ditengah Pesta Demokrasi
Oleh: Neni Retnahayati

Ilustrasi

PEMILU 2019 sejatinya masih enam bulan lagi. Dua pesta besar demokrasi akan digelar, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Puncak acara dari pesta besar demokrasi yakni pemilihan presiden yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

KPU telah membuat aturan dan tahapan pelaksanaan untuk pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Tahapannya dimulai dari pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; penataan dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden; kampanye; masa tenang; pemungutan dan perhitungan suara; rekapitulasi perhitungan suara; peresmian keanggotaan; hingga pengucapan sumpah/janji.

Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota telah dilaksanakan. Masing-masing partai politik pengusul juga telah mengumumkan calon presiden dan wakilnya. Tahap selanjutnya adalah masa kampanye yang dilaksanakan mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Tahapan kampanye yang diawali dengan deklarasi damai pemilu serentak yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Monas (23/9/2018). Dalam kampanye damai, KPU juga mensosialisasikan aturan-aturan dalam pemilu 2019. Tujuannya agar pemilu 2019 dilaksanakan dengan damai, demokratis dan hasilnya mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Sebagai gambaran mengenai kualitas demokrasi di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menghitung Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sejak tahun 2009. Selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, capaian angka IDI mengalami fluktuasi. Momen tertinggi terjadi pada tahun 2014, yakni mencapai 73,04 sedangkan momen terendah terjadi pada tahun 2012 yakni mencapai 62,63.

Pada tahun 2017, IDI level nasional mencapai 72,11 dalam skala 0 sampai 100. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Kasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks>80), “sedang”(indeks 60-80), dan “buruk”(indeks <60).

Bila dibandingkan dengan IDI tahun 2016 yang hanya mencapai 70,09 maka terdapat peningkatan 2,03 poin. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada tiga aspek demokrasi yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.

Pada aspek kebebasan sipil terjadi peningkatan 2,30 poin, yakni pada tahun 2016 mencapai 76,45 menjadi 78,75 di tahun 2017. Pada aspek lembaga demokrasi terjadi kenaikan 10,44 poin dari 62,05 (2016) menjadi 72,49 (2017). Sedangkan pada aspek hak-hak politik terjadi penurunan 3,48 poin dari 70,11 (2016) menjadi 66,63 (2017).

Kehidupan demokrasi dalam pemilu kali ini tentunya berbeda dengan pemilu terdahulu. Partai politik saling memperebutkan suara generasi milenial, yang pada umumnya sangat akrab dengan penggunaan teknologi digital, dan media sosial.

Generasi Milenial

Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2017, sebagian besar penduduk Indonesia merupakan pengguna internet (54,68 persen). Pengguna terbanyak berasal dari Pulau Jawa sebesar 58,08 persen, disusul oleh Pulau Sumatera sebesar 19,09 persen, sedangkan Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua hanya sebesar 7,95 persen, 6,73 persen, 5,63 persen, dan 2,49 persen.

Jika dilihat berdasarkan usianya, pengguna internet terbanyak berada pada usia 15-34 tahun yakni sebesar 49,52 persen, kemudian pada rentang usia 35-54 tahun sebesar 29,55 persen. Sedangkan pada rentang usia 13-18 tahun dan diatas 54 tahun hanya sebesar 16,68 persen dan 4,24 persen.

Dengan berbagai paket yang ditawarkan oleh provider internet, masyarakat dapat memilih layanan internet yang diinginkan. Disamping itu, dengan banyaknya provider maka paket data yang diberikan dapat dengan mudah diperoleh. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses internet.

Penggunaan internet sudah menjadi lifestyle bagi masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengakses internet setiap hari dengan durasi penggunaan terbanyak antara 1 sampai 3 jam perhari. Dengan durasi tersebut penguna dapat mengakses media sosial, melihat gambar/foto, melihat video, download video, download gambar, artikel upload file, email, membeli dan menjual barang, dan akses perbankan. Akses terbanyak digunakan untuk membuka media sosial.

Media sosial sangat berperan dalam mempopulerkan para kandidat peserta pemilu. Disisi lain, ada dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi tersebut. Pada tahapan masa kampanye pemilu, yang perlu diwaspadai adanya hoaks dan kampanye hitam. Hoaks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berita bohong. Sedangkan hoaks menurut wikipedia mengandung makna pemberitaan palsu, yaitu informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar.

Hoaks dan kampanye hitam dapat mengancam keberlangsungan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Hoaks dan kampanye hitam juga dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Media sangat berperan dalam penyebaran hoaks.

Generasi milenial sebagai generasi yang liberal dalam berpendapat, sebaiknya berpikir ulang jika ingin menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya. Apalagi jika menyebarkan berita yang belum dibaca isi beritanya.

Saat ini terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Baik pembuat maupun penyebar hoaks dan kampanye hitam dapat dikenakan pidana berdasarkan undang-undang tersebut.

Masa kampanye sebaiknya dimanfaatkan untuk mengenal lebih dekat sosok calon yang akan dipilih. Masing-masing calon Legislatif ataupun calon Presiden dan wakilnya dapat memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan visi dan misinya kepada masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga negara yang bertugas megawasi penyelenggaraan pemilu, telah mensosialisaikan aturan mengenai kampanye pemilu 2019. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu berkoordinasi dengan Polri dan Kominfo untuk mengatasi hoaks. Pihak kepolisian akan menindak tegas pelaku jika ada yang terbukti melanggar peraturan kampanye.

Hendaknya setiap unggahan di media agar di kaji terlebih dahulu kebenarannya. Kemudahan akses internet hendaknya diiringi dengan kecakapan dalam memverifikasi berita. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah dan menangkal hoaks ataupun kampanye hitam saat tahapan kampanye berlangsung. Bagaimanapun juga, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa adalah kewajiban seluruh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terprofokasi terhadap isu-isu yang belum diketahui kebenarannya.

(Neni Retnahayati adalah Statistisi Muda, Badan Pusat Statistik)


Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita