Senin, 17/09/2018, 15:34:33
Sidang Putusan: MK Tolak Permohonan Habib-Tanty
Laporan Tim PanturaNews

Pengunjung saksikan siding MK melalui monitor (Atas), (Bawah) Dedy-Jumady foto bersama pendukungnya (Foto: Dok/PanturaNews)

PanturaNews (Jakarta) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pemohon yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2018, KH. Habib Ali Zaenal Abidin dan Tanty Prasetyoningrun, untuk seluruhnya.

Demikian Putusan MK terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, yang dibacakan Ketua Hakim MK, Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan, Senin 17 September 2018 pukul 12.00 WIB.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2018, Habib Ali-Tanty mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal. Dengan pihak terkait yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2018, H. Dedy Yon Supriyono dan Muhamad Jumadi.

Dalam putusan perkara Nomor 1/PHP-KOT-XVI/2018, disebutkan: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dan dalam Pokok Perkara, MK menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana Amar Putusan yang ditayangkan MK di Laman resmi MK RI; https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/5262_2345_putusan.pdf

“Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum,” tutur Ketua Hakim MK, Anwar Usman yang didampingi anggota-anggota Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saidi Isra, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahududdin Adams, Enny Nurbaningsih dengan Panitera Pengganti; Ery Satria Pamungkas.

Dalam pokok permohonan, bahwa menurut selisih perolehan suara pemohon disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran Pilkada secara terstruktur, sistematis dan massif yang memang dibuat untuk mempengaruhi potensi perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara.

Pelanggaran tersebut diantaranya, adanya 35 orang yang memilih tanpa dapat menunjukan KTP, dan jumlah kertas suara lebih dari 2,5 persen. Juga adanya kotak suara kosong pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Tegal Timur.

Sementara dalam bantahan permohonan Pemohon, Termohon (KPU Kota Tegal) menyatakan tidak benar terdapat 35 orang yang memilih tanpa menunjukkan KTP. KPU juga menbantah adanya jumkah kertas suara yang lebih dari 2,5 persen.

“Menurut Termohon, permohonan oleh Pemohon tidak jelas atau Obscuur Libel dengan beberapa alasan,” kata hakim pada pembacaan bantahan Termohon.

Hadir di Sidang Pleno Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilwalkot Tegal tahun 2018 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), dari Pihak Termohon, yaitu M. Hakim Junaedi, S.Ag, M.Ag (Divisi Hukum Komisioner KPU Propinsi Jateng), Agus Wijonarko, SH (Ketua KPU Kota Tegal), Elfi Yuniarni, SH (Komisioner KPU Kota Tegal), Drs. Thomas Budiono (Komisioner KPU Kota Tegal), Dra. Siti Mudrikah (Komisioner KPU Kota Tegal), Arisandi Kurniawan, S. Pd (Komisioner KPU Kota Tegal), Risky Fany Ardiansyah, SH (Jaksa Pengacara Negara/Kejaksaaan Negeri Kota Tegal), Ali Nurdin, SH (Pengacara dari KPU RI), Deni Martin, SH (Pengacara dari KPU RI), Rahmat Mulyana, SH (Pengacara dari KPU RI), Akbar Kusharyanto, SE (Ketua Bawaslu Kota Tegal), Wiwoho (Komisoner Bawaslu Kota Tegal) dan Bella Natania (Bawaslu RI).

Sementara dari Pihak Pemohon hadir kuasa hukumnya yaitu Petrus Bala Pattyona SH, MH C.LA, Susanti Agustina SH, MH, Budi Yuwono, SH, Aan Sukirman, SH dan Ahmad, SH.

Dari pihak terkait yang hadir adalah Umar Makruf, SH, Heru Widodo, SH, Sutopo, SH, Zulfahmi, SH, H Dedi Yon Supriyono dan Muhamad Jumadi.

 




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita