Sabtu, 07/07/2018, 00:07:08
Fredy: Kami Memohon Pemungutan Suara Ulang
LAPORAN NINO MOEBI & SL GAHARU

F.A. Fredyanto Hascaryo, SH, MH

PanturaNews (Tegal) - Gugatan yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tegal Nomor Urut 5, Habib Ali-Tanty Prasetyoningrum (Habib Ali-Tanty) dengan tagline Hati ke Mahkamah Konstitusi (MK), menolak hasil rekapitulasi KPU dan memohon dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dikatakan Kuasa Hukum Habib Ali-Tanty, F.A. Fredyanto Hascaryo, SH, MH dalam pelaksanaan pemungutan suara banyak pelanggaran yang terstruktur dan masif oleh penyelenggara pemilu. KPU mengaromakan pelanggaran yang terstruktur dan masif, sehingga seperti hal yang disengaja.

"Kami menolak hasil rekapitulasi dan memohon pemilihan suara ulang,” tegas F.A. Fredyanto Hascaryo yang akrab disapa Fredy, Jumat 6 Juli 2018.

Dikatakan dia, berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2018, telah diterima MK dengan Nomor 1/PAN/PHP-KOT/2018 tertanggal 5 Juli 2018 pukul 10.16 WIB.

Gugatan PHP Kada yang diajukan Habib Ali-Tanty dikuasakan kepada Kuasa Hukum: F.A. Fredyanto H, SH, MH, Budi Yuwono, SH, Bambang Sutarto, SH, MPd, J.B Vernando, SH, MH, Rexon Manihuruk, SH dan Raden Azhari Setiadi, SH.

Fredy dan kawan-kawan sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal sebagai termohon. Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K), dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Akta dibuat dan ditandatangani oleh Panitera, Kasianur Sidauruk.

“Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi,” terang Fredy.

Sementara Kordinator Saksi Paslon Habib Ali-Tanty, Heri Budiman mengatakan pelanggaran dan indikasi kecurangan yang terjadi diantaranya, adanya fakta penambahan suara yaitu di TPS 4 Muaraeja. Jumlah surat suara dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) seharusnya berjumlah 365, sedangkan yang tercantum dalam Form C1 adalah 366, namun dalam perhitungan di tingkat kecamatan berjumlah 368.

“Dari fakta itu jelas ada praktik aktif untuk mempengaruhi, dan menguntungkan pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan jumlah suara, Indikasi kecurangan lainnya, diantaranya pelanggaran kotak suara di beberapa TPS dan beberapa pelanggaran lainnya,” ungkap Heri Budiman.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita