Rabu, 04/04/2018, 06:21:46
Soal Pemecatan Terawan, Dewi Aryani Angkat Bicara
LAPORAN SL. GAHARU

Anggota Komisi 9 DPR RI, DR. Dewi Aryani

PanturaNews (Jakarta) - Kasus pemecatan Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) karena Metode 'Cuci Otak' oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), terus menjadi perbincangan public. dr. Terawan yang dikenal sebagai penemu DSA atau pengobatan cuci otak, disoal IDI karena pelanggaran kode etik berat.

Bahkan kasus pemecatan dr. Terawan, mulai meresahkan banyak pihak. Terkait hal itu, Anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Dewi Aryani, M.Si harus angkat bicara.

“Saya menyarankan Komisi 9 DPR RI untuk segera memanggil IDI dan pihak dr. Terawan, untuk segera memberikan klarifikasi publik agar masalahnya menjadi jernih, tidak terjadi kesalahpahaman public,” ujar Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr, Rabu 04 Maret 2018.

Menurut DeAr, Komisi 9 selain memanggil IDI dan dr. Terawan, juga dilakukan pemanggilan pihak Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Klarifikasi dari semua pihak sangat diperlukan, sehingga public bisa tahu kebenaranya.

"Semua rumah sakit kan punya tim etik dan hukum. Maka pihak tim RSPAD juga nanti ikut dipanggil. Seharusnya mereka melindungi karyawan-karyawanya di rumah sakir tersebut. Kok sampai bisa IDI melakukan pemecatan. Maka kita perlu tahu juga fungsi tim etik hukum di RSPAD itu berjalan atau tidak," ujar Dewi Aryani.

Politisi yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes) ini, menyesalkan pemecatan itu karena praktek cuci otak dr. Terawan sudah berjalan sekian tahun.

“Praktek dr. Terawan sudah mengobati ribuan orang, kok tiba-tiba sekarang dibilang melanggar etik,” ucap Dewi Aryani.

Kalaupun ada pelanggaran, lanjut Dewi Aryani, seharusnya sejak awal sudah distop. Di rumah sakit ada tim etik, ada para dokter senior yang paham tentang etik kedokteran dan clinical pathway. Tentang metode penyembuhan penyakit stroke yang dilakukannya dengan cara cuci otak, ada di brosur bahkan di promosikan.

“Ini harus segera di klarifikasi menyeluruh, dan jika pelanggarannya hanya administrasi mestinya ada solusi bukan pemecatan. Jika berat maka IDI dan pihak Terawan harus menjelaskan kepada publik supaya tidak makin meresahkan dan jadi polemik berkepanjangan. Pemecatan juga ada kriterianya, maka harus dijelaskan pelanggaran beratnya apa saja, dan kenapa setelah bertahun-tahun prakteknya berjalan baru dipersoalkan sekarang,” tutur Dewi Aryani.

Diketahui, Majelis Etik Kehormatan Kedokteran (MKEK) mengeluarkan putusan hasil sidang terkait dugaan pelanggaran etik dokter oleh Terawan Agus Putranto, seorang dokter militer berpangkat Mayor Jenderal yang dikenal dengan pengobatan cuci otak untuk pengobatan stroke.

Ada tujuh poin yang diputuskan dalam sidang MKEK, salah satunya adalah menetapkan sanksi pelanggaran berat terhadap dokter Terawan Agus Putranto, yaitu pemecatan sementara dari IDI selama 12 bulan sejak putusan dikeluarkan dan ditandatangani majelis MKEK, serta diikuti pernyataan tertulis pencabutan rekomendasi izin praktiknya. Putusan dilakukan secara in abtentia.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita