Kamis, 16/11/2017, 11:40:48
Angin Segar Putusan MK Terhadap Sapta Darma
Oleh: Rif’an Azzam Amrulloh

Adanya sebuah Negara yaitu untuk melindungi hak-hak masyarakat yang tinggal dalam suatu wilyah tertentu. Hak-hak tersebut kemudian diakomodir oleh suatu pemerintahan yang memimpin sebuah Negara.

Konstitusi Negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sebuah dasar negara dalam menjalankan tujuan negara dan pemerintahannya kedepan, sedangkan Pancasila merupakan sebuah norma dasar (staatfundamentalnrom) negara yang menjadi jiwa, pandangan hidup dan kebatinan sebuah bangsa. Isi dari Pancasila sendiri yang menjadikan sebuah Negara Indonesia tidak terlepas dari pengakuan keberadaan kedaulatan Tuhan yaitu pada sila pertama yang berbunyi “KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Pancasila sebagai norma dasar Bangsa Indonesia menjadikan keTuhanan sebagai norma yang fundamental dari empat norma lain. KeTuhanan sebagai Yang Maha Esa selain menjadi norma rohani yang diyakini oleh masyarakat, juga menjadi nilai moral yang dipahami mengandung norma baik buruk, salah benar sebagi tuntunan moral masyarakat. Tidak hanya itu, sila pertama Pancasila tersebut mengandung ajaran toleransi antar umat beragama. Artinya sila “keTuhanan Pancasila” mendukung hak asasi manusia, yang didalamnya terdapat penghormatan terhadap hak untuk beragama.

Oleh karena itu jika manusia meyakini kedaulatan Tuhan, maka setiap manusia yang menganut suatu agama juga harus memahami bahwa persoalan keimanan manusia adalah hak prerogative dari Tuhan yang tidak boleh dibatasi maupun dilarang.

Kemudian dalam isi pasal UUD 1945 setalah amandemen meletakan ajaran kedulatan Tuhan dalam beberapa pasal, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lanjutan dari pasal tersebut dalam ayat selanjutnya atau ayat (2) menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari pada itu juga, negara mengakomodir urusan kebebasan beribadat menurut agama dan kepercayaannya dalam isi pasal hak asasi manusia di UUD 1945, seperti dalam Pasal 28E

Setiap orang bebeas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dari perlindungan oleh negara melalui UUD 1945 maka agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia harus dijunjung tinggi keberadaannya dan diakui hak-haknya.

Salah satu penghayat agama atau aliran kepercayaan yang masih eksis dalam menjalankan ajarannya, yaitu penghayat agama “Sapta Darma” yang salah satunya ada di Kabupaten Brebes.

Jumlah mereka sangat kecil. Di wilayah Brebes, jumlah penganutnya sekitar 192 orang yang tersebar di 9 kecamatan: Brebes, Wanasari, Larangan, Kersana, Losari, Bulakamba, Ketanggungan, Bumiayu, dan Tanjung (keterangan Pemohon IV dalam persidangan Mahkamah Konstitusi No. 97 PUU-XIV Tahun 2016).

Ajaran Sapta Darma jika dilihat secara terminologi bahasa mempunyai arti Sapta berarti tujuh, Darma berarti amal kewajiban suci. Maka dari itu warga Sapta Darma wajib menjalankan isi wewarah tujuh seperti dikehendaki Hyang Maha Kuasa.

Inti dari ajaran Sapta Darma yaitu sebagai sarana untuk menghayati dan mendalami seluk beluk kehidupan jagad pribadi dan jagad raya/alam semesta.

Sejak reformasi, para penganut penghayat Sapta Darma mulai menampakkan dirinya, kebanyakan mereka adalah buruh tani, tukang bangunan, pedagang mainan keliling, nelayan dan profesi “wong cilik” lainnya.

Perkembangan dan keberlangsungan kehidupan mereka sebagai komunitas hanya bertahan pada jaringan keluarga, yang juga kian melemah akibat berbagai tekanan politik dan sosial. Kebanyakan penghayat Sapta Darma berasal dari kalangan menengah kebawah, bahkan sebagian miskin dan proses pemiskinan terus berlangsung karena kebanyakan mereka hanya bersekolah sampai tingkat menengah.

Selain factor ekonomi, salah satu alasan mereka enggan meneruskan sekolah adalah adanya tuntutan, tuntutan yang terjadi di lingkungan sekolah adalah mereka dipaksa untuk mengikuti pelajaran agama yang diakui oleh pemerintah, bukan cuman hanya mengikuti, mereka dipaksa untuk bisa mengisi buku ramadhan yang dibagikan pada setiap bulan puasa dalam ajaran agama Islam.

Tekanan politik dan sosial ini timbul dengan adanya diskriminasi terkait regulasi administrasi kependudukan.

Adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam isi pasalnya menyebutkan, bahwa kolom agama kepercayaan yang belum diakui oleh negara dikosongkan didalam pembuatan KTP elektronik, seperti dalam Pasal 61 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, statur perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Pasal 64 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan KTP-el mencamtumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status, perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.

(5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaskud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Dengan adanya regulasi tersebut, penganut pengahayat agama Sapta Darma mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses bernegara dan bermasyarakat dilingkungannya. Dalam proses bernegara misalnya, penganut penghayat Sapta Darma sulit mendapatkan pekerjaan karena hampir semua perusahaan negara maupun swasta dengan landasan tidak adanya keterangan agama dikolom KTP.

Bahkan menurut keterangan Bapak Warjo, salah seorang warga Brebes yang bersaksi pada persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus judicial review UU Admniduk, bahwa dulu sewaktu SD, saksi harus mengisi buku kegiatan bulan Ramadhan karena menurut guru agama jika tidak mau mengisi nanti tidak akan mendapatkan nilai dan kemungkinan tidak lulus, sehingga saksi terpaksa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru tersebut.

Pada waktu mengurus KTP pun pada tahun 2014, pihak RT mengatakan kelurahan tidak dapat melayani warga Sapta Darma, sehingga akhirnya saksi meminta diberi surat keterangan yang distempel dan ditanda tangan, namun akhirnya kolom agama di KTP saksi tercantum agama Islam, meski pada waktu pengisian di kelurahan menuliskan Sapta Darma.

Saksi juga pernah mengalami kesulitan ketika mengurus pembuatan rekening bank, dikatakan sistem bank menolak karena kolom agama kosong, sehingga kemudian mau tidak mau saksi dengan terpaksa mengisi kolom agama dengan yang tidak diyakini saksi untuk kepentingan gaji. Sedangkan dalam proses bermasyarakat, pengahayat agama Sapta Darma ditolak di Tempat Pemakaman Umum (TPU) karena pengosongan kolom agama dalam KTP, sehingga kemudian dimakamkan di tanah warga Sapta Darma sendiri.

Dengan alasan hak-hak konstitusionalnya tidak terpenuhi dengan adanya regulasi atau Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, pengahayat Sapta Darma dan beberapa penghayat agama lainya yang tersebar di wilayah Nusantara melakukan wewenang uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi, dengan menguji UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945.  Materi pasal yang diuji terhadap UUD 1945 yaitu Pasal 61 ayat (1) dan (2), Junto Pasal 64 ayat (1) dan (5) bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Setelah melakukan beberapa proses persidangan, akhirnya pada tanggal 7 November 2017, para hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara dengan Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 dengan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. Dalam amar putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Artinya kedepan, penganut aliran pengahayat agama atau aliran kepercayaan akan dimasukan dalam database KTP dan tidak dikosongkan penamaannya.

Angin segar putusan MK tersebut terhadap para panghayat agama di nusantara, khususnya penghayat Sapta Darma di Kabupaten Brebes, kedepan akan menjadikan para pengikutnya mendapatkan hak-hak konstitusionalnya yang sama dengan para pengikut ajaran agama yang sudah terlegitimasi oleh negara sebelumnya. Seperti hak mendapatkan pekerjaan, hak jaminan sosial dan hak beribadat berdasarkan kepercayaan masing-masing sesuai dengan isi Pasal 28A-J tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945.

Begitu juga sebaliknya, ketika mengacu pada putusan MK yang mengabulkan permohonan para penghayat agama agar diakui keberadaannya secara hukum oleh negara, masyarakat yang hidup dengan agama yang sudah diakui oleh negara sebelumnya untuk menghormati bahkan menjunjung tinggi putusan hukum tersebut.

Yang artinya, secara sosial tidak ada pendiskrimasian terhadap pemeluk ajaran penghayat agama dilingkungan tersebut, seperti halnya menerima pemakaman di TPU untuk para pemeluk penghayat agama, tidak menggangu dan bahkan mengusir tempat peribadatannya. 

(Rif’an Azzam Amrulloh adalah sarjana Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) Universitas Negeri Semarang, tinggal di Desa Kaligangsa Kulon, RT 01 RW 05, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes)



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita