Jumat, 14/07/2017, 01:15:25
Dewi Aryani: TKI Harus Bermartabat dan Kompeten
Laporan SL Gaharu

Anggota DPR RI Komisi IX, Hj DR Dewi Aryani bersama BP3TKI Jateng sosialisasi di Desa Sidaharja (Foto: Erin)

PanturaNews (Tegal) - Masyarakat harus merubah paradigma pandangan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI), bukan hanya PLRT melainkan banyak turunan pekerjaan professional lainnya sesuai kemampuan masing-masing, seperti TKI pelaut perikanan.

Demikian dikatakan Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj DR Dewi Aryani, MSi saat sosialisasi tentang peluang dan perlindungan TKI bersama BNP2TKI Jawa Tengah. Acara dilaksanakan di Balai Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat 14 Juli 2017 siang.

“Kabupaten Tegal merupakan kantong TKI pelaut perikanan,” tutur Dewi Aryani yang akrab disapa Dear.

Sosialisasi yang diikuti 100 lebih peserta, menghadirkan Narasumber Anggota Komisi IX DPR RI, Hj DR Dewi Aryani MSi dan Kepala BP3TKI Semarang,  Suparjo. Kepala bidang Sosialisasi BNP2TKI pusat, Joko Purwanto. Anggota DPRD Kabupaten Tegal, H. Hutri Agus Mardiko, SH. Camat Suradadi, Tri Guntoro dan Kepala Desa Sidaharja, H.M Sumaryo.

Dikatakan politisi yang berangkat dari Dapil Jawa Tengah 9 (Kota Tegal, Kabupaten Tegal , Kabupaten Brebes) ini, dasar hukum dilaksanakannya sosialisasi itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004, tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri.

“Tujuan diadakannya sosialisasi ini untuk mencegah terjadinya penyaluran TKI secara non prosedural atau TKI Ilegal, dimana akhir-akhir ini di sejumlah daerah marak terjadi,” ujar Dear.

Pada kesempatan ini, Dear kembali mengimbau masyarakat yang menentukan pilihan untuk bekerja diluar negeri supaya melalui jalur prosedural. "Sosialisasi seperti ini sangat perlu dilakukan untuk antisipasi tenaga kerja ke luar negeri secara illegal atau tidak dilengkapi dokumen yang sah. Karena TKI illegal bila terjadi permasalahan hukum atau deportasi, akan sulit proses pengawasannya. Jika melalui mekanisme dan pelatihan oleh BNP2TKI, akan menjadikan TKI yang lebih bermartabat, dan memiliki kompetensi di penempatan negara dia bekerja,” terangnya.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tegal Fraksi PDI Perjuangan, H. Hutri Agus Mardiko, SH menyampaikan terimakasih, sekaligus mengharapkan bahwa sosialisasi semacam ini perlu dilaksanakan secara kontinyu di wilayah Kabupaten Tegal.

“Dengan adanya sosialisasi, masyarakat semakin paham bahwa menjadi TKI harus punya keahlian dan kompetensi yang mumpuni,” ucap H. Hutri Agus Mardiko.

Dari pengamatan di lapangan, sosialisasi berjalan cukup aktif. Salah seorang peserta menanyakan perihal permasalahan yang kerap timbul di media, ketika TKI mendapati masalah di negara penempatan kerja.

Menanggapi pertanyaan itu, Dear yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) menjelaskan, bahwa Komisi IX DPR RI bersama dengan Pemerintah, sedang membahas Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang bertujuan memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan aman dalam proses penempatan CTKI/TKI, mencegah manipulasi dokumen penempatan TKI dan mencegah praktek percaloan TKI.

“Saat warga memutuskan kerja di luar negeri sebagai pahlawan devisa, itu hak warga negara! Tugas negara memberikan kepastian dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Disinilah BNP2TKI harus semakin diperkuat,” pungkas Dear.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita