Sabtu, 06/05/2017, 06:32:25
Dear Gencar Sosialisasikan Bahaya Obat dan Makanan
Laporan SL Gaharu

Dear didampingi Edi Suripno (atas), Endang Pujiwati menjelaskan bahaya obat dan makanan (bawah) (Foto: Gaharu)

PanturaNews (Tegal) - Setelah sosialisasi bahaya obat dan makanan di Slawi, Kabupaten Tegal, Anggota DPR RI Komisi 9, Hj. DR. Dewi Aryani, M.Si menggelar acara serupa bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, di Gedung Paripurna DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Sabtu 06 Mei 2017 siang.

“Bahaya obat dan makanan ini sangat penting diketahui oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat sebagai konsimen bisa berhati-hati dan teliti sebelum mengkonsumsi,” tutur Dewi Aryani yang akrab disapa Dear.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, BPOM harus terus melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung, rutin dan menyeluruh. Sosialisasi tidak hanya masif pada saat menjelang lebaran saja. “Karenanya perlu dipertimbangkan, minimal BPOM ada di setiap kota maupun kabupaten,” harap Dear yang berangkat ke DPR RI dari Dapil Jawa Tengah IX IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes).

Harapan Dear itu sekaligus menjawab pertanyaan Ketua PAC PDIP Tegal Selatan yang juga anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PDIP, Triono. Dia mengusulkan akan di setiap RW ada petugas BPOM, sehingga peredaran obat berbahaya dapat di cegah.

“Di warung-warung kampung banyak sekali dijual obat atau jamu yang tidak diketahui masyarakat apakah itu asli atau paslu,” ujar Triono.

Ketua DPRD Kota Tegal, H. Edi Suripno, SH,MH menyambut baik dilakukanya sosialisasi bahaya obat dan makanan.Masyarakat sangat perlu mengetahui, apakah obat dan makanan yang dikonsumsi setiap hari aman atau tidak. Untuk itu, sisialisasi yang dilakukan BPOM sangat tepat.

“Masyarakat harus mengetahui tentang bahaya obat dan makanan yang dikonsumsi setiap hari, dan masyarakat perlu juga bagaimana mengetahui apakah itu palsu atau asli,” ujarnya.

Sementara pada sesi tanya jawab, masyarakat begitu antusias mengajukan pertanyaan kepada Kepala BPOM Jawa Tengah, Endang Pujiwati seputar obat dan makanan. Sedangkan lainnya, banyak pula yang bertanya kepada Hj. DR. Dewi Aryani seputar jaminan kesehatan, dan bagaimana caranya agar masyarakat tidak mampu bisa memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Suwarno, kader PDIP dari Tegal Timur mengajukan pertanyaan, bagaimana caranya mengetahui obat atau jamu itu asli atau palsu. Dia juga menanyakan tentang obat racikan yang dijual di took obar.

“Banyak sekali di warung-warung banyak dijual obat atau jamu dengan harga murah. Kami sebagai warga kecil, tidak tahu itu obat asli atau palsu,” tanyanya.

Menjawan pertanyaan itu, Endang Pujiwati menyarankan masyarakat harus teliti sebelum membeli atau mengkonsumsi. Pertama periksa dulu kemasanya, apakah di kemasan itu ada ijin edarnya atau tidak. Jika kemasannya saja sudah gampangan, jelas itu tidak punya ijin edar.

“Obat yang dijual di warung dengan kemasan rentengan, sudah jelas tidak ada ijin edarnya,” tegasnya.

Dijelaskan Kepala BPOM Jawa Tengah, obat-obat tradisional yang sering kali mengandung Bahan kimia obat (BKO) diantaranya obat diet, obat kuat, obat rematik, dan obat penghilang rasa sakit. Padahal, obat tradisional harusnya herbal, tidak boleh sama sekali ada bahan kimia. Produk yang asli terdaftar di BPOM pada kode registrasi yang tercantum dalam kemasan/label yang terdiri dari kode POM kode huruf 2 (dua) digit, dan diikuti angka sebanyak 9 (sembilan) digit.

Untuk mengetahui, lanjut Endang Pujiwati, produk obat tradisional yang sudah terdaftar dapat dilihat pada website badan POM di www.pom.go.id, klik "komoditi", klik "obat tradisional", klik "registrasi", klik "produk teregistrasi", kemudian masukkan nama produk atau nomor registrasi, dan klik "cari".

“Dengan demikian diharapkan masyarakat lebih teliti dalam memilih produk obat tradisional, dan terhindar dari bahaya jamu berbahan kimia obat,” tandasnya.

Selanjutnya, Kades Posyandu dari Kelurahan Randugunting, Putri bertanya soal banyaknya warga yang tidak mampu belum meliki BPJS atau KIS. Pertanyaan lainnya yang terkait, juga diutarakan Ali Samsudin yang istrinya sakit tapi ditolak rumah sakit karena tidak memiliki kartu jaminan kesehatan.

Menjawab pertanyaan itu, Hj. DR. Dewi Aryani menjelaskan bagi warga tidak mampu untuk memperoleh KIS non-berbayar harus terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Dinas Sosial setempat, dan telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh TKPK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

“Untuk mengatasi keterbatasan tenaga dan waktu TKPK, kepala desa untuk jemput bola mendata warganya yang layak menerima PBI sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan menyerahkan ke Dinas Sosial secara kolektif. Saya akan membantu dengan menyertakan surat untuk diserahkan ke Kementrian Sosial,” terang Dear.

Untuk itu Dear minta kepada DPC dan PAC PDI Perjuangan se Kota Tegal, mendata warga yang tidak mampu untuk memperoleh KIS. “Jika sudah terdata, berkas itu akan saya bawa ke Kementrian Sosial,” tandasnya.

Sosialisasi Bahaya Obat dan Makanan di Gedung Paripurna DPRD Kota Tegal, dihadiri kurang lebih 500 orang dari unsur tokoh masyarakat, Kepala Kelurahan, Kepala Pasar, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal, kader Posyandu, dan kader PDI Perjuangan dari empat kecamatan di Kota Tegal.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita