Selasa, 25/04/2017, 03:52:59
Buku Nawa Cita Dibagikan pada Peringatan Hari Otoda
Laporan SL Gaharu

Dewi Aryani (paling kiri) bersama Mendagri, Menkopolhukam dan lainnya foto bersama setelah menerima buku Nawa Cita (Foto: Erin)

PanturaNews (Sidoarjo) - Pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXI Tahun 2017, diperkenalkan buku dengan Judul Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia: Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 25 April 2017.

Peringatan Hari Otoda yang bertema 'Dengan semangat otonomi daerah kita tingkatkan kinerja pelayanan publik melalui E-Government', dihadiri Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta sejumlah gubernur dan bupati serta walikota dari berbagai daerah di Indonesia.

Buku Nawa Cita yang ditulis oleh Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Tim Aryanex Consulting yang digawangi oleh Dewi Aryani, Sony Yuwono, Rudiarto Sumarwono, dan Kusuma Putranto ini, didukung pula Soni Sumarsono selaku Dirjen Otonomi Daerah beserta jajarannya.

Dijelaskan DR. Dewi Aryani, bahwa buku Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia, dihadirkan dalam rangka memberikan arahan dan panduan bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Panduan itu dalam upayanya untuk menyinergikan antara Nawa Cita dengan pembangunan daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Buku ini secara mendalam membahas seluk beluk perencanaan pembangunan, peran penting Kemendagri sebagai poros pemerintahan, metoda integrasi Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019 terhadap prioritas pembangunan daerah, integrasi perencanaan dan penganggaran daerah, arsitektur kinerja pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutur Dewi Aryani yang juga Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

Lebih lanjut politisi dari Dapil IX Jawa Tegal (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes) mengatakan, secara khusus buku Nawa Cita juga menguraikan tentang pentingnya integrasi pembangunan mulai dari pinggiran dan desa, dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

“Nawa Cita juga mengurai pentingnya reformasi birokrasi sebagai salah satu bagian dari gerakan revolusi mental, untuk menghadirkan birokrasi yang lebih melayani,” ujar Dewi Aryani yang akrab disapa Dear.

Sebagaimana diketahui bersama, lanjut Dear, pelaksanaan otonomi daerah selama 21 tahun terakhir telah melalui berbagai kendala, tantangan, dan hambatan yang terus dihadapi pemerintah. Oleh karena itu, benar kiranya jika keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang telah kita rasakan manfaatnya sejauh ini, tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi kunci utama keberhasilan kepala daerah dalam meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi, dengan tetap memperhatikan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri.

“Kendala terbesar yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah dalam rangka merealisasikan good government, adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan yang merata hingga ke pelosok. Tujuan mulia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, dapat diwujudkan manakala tercapai keselarasan dan sinergi antara prioritas pembangunan daerah, dan Nawa Cita sebagai agenda prioritas pembangunan nasional,” urai Dear.

Namun, menurutnya kendala di lapangan sejauh ini keselarasan dan sinergi tersebut masih belum sepenuhnya terwujud. Untuk itulah, buku Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia, dihadirkan di tengah-tengah masyarakat.

“Untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam isi bukunya, kami akan merasa sangat berbahagia apabila para kepala daerah yang hadir pada kesempatan ini dapat menyempatkan waktu disela-sela kesibukan sehari-hari memimpin daerah, untuk membaca dan mendalami lebih luas isi buku,” harapnya.

Dewi Aryani berharap semoga buku ini bisa menjadi panduan sekaligus teman para kepala daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat hingga ke seluruh pelosok negeri.

“Sekiranya ada ulasan yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sangat terbuka menerima segala masukan dan kritikan untuk melengkapi kekurangan substansi maupun data dalam buku ini,” pungkasnya.


 
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita