Selasa, 07/03/2017, 12:31:55
Hak Menyatakan Pendapat Diusulkan 24 Anggota DPRD
Laporan SL Gaharu

Khaerul Huda saat menyampaikan apresiasi ke DPRD yang mengusulkan HMP di gedung paripurna DPRD (Foto: Gaharu)

PanturaNews (Tegal) - Sebanyak 24 anggota DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai upaya penyelesaian sengketa antara Walikota Tegal, Hj Siti Masitha dengan pejabat Arapatur Sipil Negara (ASN) yang dinonjob. Usulan diserahkan ke pimpinan DPRD di ruang rapat paripurna, Senin 06 Maret 2017 kemarin.

“Usulan Hak Menyatakan Pendapat ini sebagai cara penyelesaian polemik panjang sengketa kepegawaian di Kota Tegal. Pertimbangan kami, untuk penyelesaian sengketa ini diperlukan upaya kongkrit,” ujar salah satu pengusul, Hery Budiman yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKB.

Menurutnya, atas hasil rapat kordinasi fraksi-fraksi DPRD Kota Tegal, menyepakati kasus sengketa antara Walikota Tegal dengan ASN yang dinonjob, penyelesaianya dilalukan melalui Hak Menyatakan Pendapat yang diatur dalam pasal 19 Tata Tertib DPRD Kota Tegal.

Berikut 24 pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tentang sengketa kepegawaian antara walikota dengan beberapa ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal yakni H. Ahmad Satori, SE (Fraksi Demokrat Bersatu), Hery Budiman (Fraksi PKB), Wiwik Mastuti (Fraksi PDI Perjuangan), Sudarso (Fraksi Partai Golkar), Hendria Priatmana, SE (Fraksi Demokrat Bersatu).

Susanto Agus Priyono, SH (Fraksi PDI Perjuangan), Hj. Rosalina, S.I.P (Fraksi PDI Perjuangan), Sri Puji Astuti, S.Sos (Fraksi PDI Perjuangan), Yusuf Al Baihaqi, SH (Fraksi PKB), Sutari, SH,MH (Fraksi PDI Perjuangan), Wasmad Edi Susilo, SH (Fraksi Partai Golkar), Enny Yuningsih, SH (Fraksi Partai Golkar), H. Sodik Gagang (Fraksi Partai Golkar), H. Sisdiono Ahmad, S.Pd (Fraksi Partai Golkar).

Hj. Tuti Alawiyah, SE,MSi (Fraksi Pantura), Triyono (Fraksi PDI Perjuangan), Eko Patrio Sumadi (Fraksi PDI Perjuangan), Drs. Anshori Faqih (Fraksi PKB), H, Edy Suripno, SH, MH (Fraksi PDI Perjuangan), Hj. Siti Maryam (Fraksi PKB), Efi Ifanah (Fraksi PKB), Riana Santy (Fraksi Demokrat Bersatu), Rofi’i Ali, S.Si (Fraksi PKS), Untung Purwadi (Fraksi PKS).

Dengan dibawanya sengketa antara ASN dan Walikota Tegal, salah satu ASN nonjob, Drs Khaerul Huda yang hadir pada acara itu memberi apresiasi yang tinggi kepada DPRD Kota Tegal. Dia juga menilai bahwa anggota DPRD Kota Tegal telah melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat, serta melaksanakan sumpah dan janjinya.

“Kami mengapresiasi kepada DPRD yang membawa persoalan kami ke ranah politik dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat. Perjuangan kami selama dua tahun, semoga akan selesai disini, dan berujung kepada pemakzulan walikota …..,” tutur Khaerul Huda yang tidak mampu membendung tangisnya. Semua yang hadir di gedung DPRD pun ikut larut dalam suasana sedih.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno, SH,MH mengatakan usulan 24 anggota DPRD itu akan segera diparipurnakan untuk menetapkan Hak Menyatakan Pendapat. Proses panjang yang menyita waktu selama dua tahun, akan diselesaikan pada hak politik anggota DPRD melalui Hak Menyatakan Pendapat.

“Apa yang kami lakukan ini bukan semata-mata kepentingan pribadi, atau kepentingan beberapa ASN saja, tapi memperjuangkan seluruh ASN anggota Korpri di Kota Tegal agar tidak diperlakukan sewenang-wenang,” tegas Uyip.

Diketahui, sengketa antara ASN dan Walikota Tegal timbul, akibat terbitnya SK penonjoban beberapa ASN Pemkot Tegal dengan SK Walikota Nomor 862/035.K/2015. Kemudian 9 ASN mengajukan gugatan terhadap SK Walikota itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada 14 Juli 2015.

Pada 23 Desember 2015, gugatan 9 ASN dengan perkara Nomor 024/G/2015/PTUN.SMG telah diputus; Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Surat Keputusan obyek sengketa. Mewajibkan tergugat (Walikota Tegal) untuk mencabut obyek sengketa. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat penggugat (ASN) seperti semula.

Namun Walikota Tegal mengajukan banding ke PTTUN Surabaya memutuskan: Menguatkan putusan PTUN Semarang, dan menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan. Selanjutnya terbit penetapan PTUN Semarang pada 28 Juli 2016, yang menyebut bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Tidak sampai disitu, pada 28 Juli 2016, Walikota Tegal mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Dan upaya hukum itupun ditolak.

Setelah adanya proses-proses itu, DPRD Kota Tegal mengundang Walikota Tegal dan ASN yang dinonjobkan untuk melakkan Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun disayangkan dua kali undangan RDP pada 9 Nopember 2016 dan 29 Desember 2016, walikota tidak hadir memenuhi undangan DPRD.

Hingga memasuki tahun 2017 hingga bulan Maret, walikota belum melaksanakan putusan PTUN Semarang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), berdampak pada tata kelola pemerintahan Kota Tegal. Maka dengan merujuk ketentuan pasal 67 UU 23 rahun 2004, DPRD Kota Tegal menganggap bahwa Walikota Tegal telah mengabaikan beberapa kewajiban, diantaranya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

“Satu bukti lagi dan fakta dari polemic panjang sengketa kepegawaian, walikota telah menghentikan gaji Yuswo Waluyo tanpa dasar, dan kebijakan walikota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka kami menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat,” tegas Heri Budiman.

Dia menambahkan, Hak Menyatakan Pendapat adalah hak anggota DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau walikota, atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di kabupaten atau kota, disertai rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita