Senin, 06/03/2017, 07:08:13
Anggota DPRD Usulkan Penggunaan Hak Angket
Laporan Tim PanturaNews

Sejumlah anggota DPRD Kota Tegal menyerukan semangat usai press release sikap politiknya (Foto: Gaharu)

PanturaNews (Tegal) - Dalam waktu bersamaan, anggota DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk menggunakan Hak Menyetakan Pendapat (HMP) dan Hak Angket, pada kegiatan DPRD usai gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum soal Akper, di ruang sidang paripurna DPRD Kota Tegal, Senin 06 Maret 2017 siang.

“Kami mengusulkan menggunakan hak yang melekat pada diri kami sebagai anggota DPRD, yaitu Hak Angket soal dugaan penggunaan dokumen palsu pada Pilkada tahun 2013,” ujar Sutari, SH,MH dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal mewakili pengusul Hak Angket.

Diketahui, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tegal, Jawa Tengah, mendesak DPRD Kota Tegal untuk menggunakan Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki kasus dugaan penggunaan dokumen palsu yang digunakan Hj Siti Mashita saat pencalonan Walikota Tegal pada Pilkada 2013.

Laporan dengan Surat Nomor: 109/B/SEK/V/1438 H berikut data-data lengkap dugaan ijasah, NPWP dan SPT palsu, diterima Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Drs. Anshori Faqih, Kamis 09 Fenruari 2017 lalu.

Dikatakan Sutari, ketika proses Pilkada Kota Tegal tahun 2013 ditemukan adanya kesalahan dan kekeliruan administrasi, disebabkan unsure kelalaian yang diduga dilakukan KPU, itu sangan memprihatinkan. Apalagi, kata dia, kelalaian atau kurang jeli itu diakui KPU saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPRD Kota Tegal, 16 Februari 2017 lalu.

“Kami sangat prihatin dan menyesalkan hal itu, karena dalam proses administrasi Pilkada ditemukan dugaan pemalsuan dokumen persyaratan,” tutur Sutari.

Diterangkan Sutari, bahwa usulan Hak Angket yang diajukan ke pimpinan DPRD Kota Tegal, ditanda tangani 17 anggota DPRD, diantaranya Sutari, SH,MH (Fraksi PDI Perjuangan), Hendria Priatmana, SE (Fraksi Demokrat Bersatu), Yusuf Al Baihaqi, SH (Fraksi PKB), H. Sisdiono Ahmad, S.Pd (Fraksi Partai Golkar).

Riana Santy (Fraksi Demokrat Bersatu), H. Ahmad Satori, SE (Fraksi Demokrat Bersatu), Hery Budiman (Fraksi PKB), Sudarso (Fraksi Partai Golkar), Hj. Rosalina, S.I.P (Fraksi PDI Perjuangan), Wiwik Mastuti (Fraksi PDI Perjuangan), Drs. Anshori Faqih (Fraksi PKB), H, Edy Suripno, SH, MH (Fraksi PDI Perjuangan), Susanto Agus Priyono, SH (Fraksi PDI Perjuangan), Sri Puji Astuti, S.Sos (Fraksi PDI Perjuangan), Eko Patrio Sumadi (Fraksi PDI Perjuangan), Triyono (Fraksi PDI Perjuangan), Hj. Siti Maryam (Fraksi PKB).

Sementara Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno, SH,MH mengetakan menerima usulan Hak Angket untuk melakukan penyelidikan kasus dugaan penggunaan dokumen palsu saat Pilkada tahun 2013. Selanjutnya, melalui rapat paripurna DPRD akan membentuk panitia Hak Angket.

“Sikap politik DPRD ini sebagai tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab terhadap sumpah janji anggota DPRD, serta menjaga marwah lembaga DPRD,” tegas H Edy Suripno yang akrab disapa Uyip.

Sebagai pihak yang melaporkan dugaan dokumen palsu ke DPRD, Sekretaris HMI Cabang Tegal Periode 2016-2017, Yudha Firmansyah mengatakan sangat mengapresiasi langkah politik yang diambil DPRD Kota Tegal. HMI melaporkan kasus dugaan penggunaan dokumen palsu yang digunakan Hj Siti Mashita saat pencalonan Walikota Tegal, agar DPRD menggunakan hak angket. Hak angket untuk menyelidiki, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 82 dan pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf h, tentang Pemerintahan Daerah.

“Kami berharap persoalan ini cepat selesai, agar tidak ada lagi yang dikorbankan kesewenang-wenangan walikota,” terang Yudha.

Ketua GNPK RI Kota Tegal, Wiwieko Widodo pada kesempatan itu mempertanyakan dimana hati nurani anggota DPRD Kota Tegal, yang pada usulan Hak Angket tidak mau tanda tangan. Dari 29 anggota DPRD, baru 17 anggota DPRD yang berani tandatangan. Sedangkan yang 12 anggota dinilainya tidak punya keberanian.

“Dimana hati nurani 12 anggota DPRD yang tidak mau tanda tangan. Hak Angket penyelidikan penggunaan dokumen palsu ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan seluruh masyarakat Kota Tegal yang menginginkan punya pemimpin yang baik,” tandas Wiwieko.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita