Senin, 20/02/2017, 07:48:55
DPRD Wajib Usulkan Pemberhentian Walikota Tegal
Laporan Tim PanturaNews

Asyikin Kaharudien

PanturaNews (Tegal) - Jika Walikota Tegal tidak melaksanakan putusan PTUN Semarang Nomor 042/G/2015/PTUN SMG tertanggal 23 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap junto putusan PT TUN Surabaya Nomor 100/B/2016/PT TUN SBY tertanggal 8 Juni 2016, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 163/PK/TUN/2016 tertanggal 22 Desember 2016, maka DPRD wajib mengusulkan pemberhentian Siti Masitha Suparno dari jabatannya sebagai Walikota Tegal. 

Hal itu ditegaskan oleh Asyikin Kaharudien, salah satu tokoh masyarakat Kota Tegal dalam jumpa pers, Minggu 19 Pebruari 2017 siang.

“Usulan pemberhentian itu sesuai dengan Pasal 27, 28 dan Pasal 110 UU Nomor 9 tahun 2015 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “ kata Asyikin.

Menurut Asyikin yang pernah menjadi sekretaris pribadi Menteri Pertahanan RI, Matori Abdul Jalil, jika Walikota Tegal tidak melaksanakan keputusan PTUN Semarang yang telah memiliki keuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dapat dikatagorikan sebagai kepala daerah yang tidak mematuhi  ‘kewajiban dan larangan’ sebagai Kepala Daerah, sekaligus melanggar sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 28 dan 110  UU tentang Pemeritahan Daerah.

Lebih jauh Asyikin menjelaskan, bahwa pelanggaran terhadap ketiga pasal tersebut, dapat mengakibatkan seorang Kepala Daerah diberhentikan dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, yaitu Kepala Daerah dapat dierhentikan jika terbukti melanggar sumpah jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah.

“Pemberhentian Kepala Daerah  diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan MA atas pendapat DPRD yang menyatakan Kepala Daerah terbukti telah melanggar sumpah jabatan, atau tidak melaksanaan kewajiban sebagai Kepala Daerah,” tegas Asyikin.

Asyikin optimis jika DPRD Kota Tegal menggunakan hati nurani dalam upayanya mengusulkan pemberhentian Walikota Siti Masitha, maka sebelum hari raya Idul Fitri diharapkan masyarakat Kota Tegal sudah benar-benar memiliki pemimpin yang asli orang Tegal.

“Saya sangat yakin baik Gubernur, Mendagri maupun Mahkamah Agung pasti setuju dan mengabulkan permintaan masyarakat Kota Tegal melalui wakil rakyatnya,” tandas Asyikin.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita