Jumat, 30/12/2016, 01:11:41
DPRD Putuskan Tidak akan Gelar RDP Kali Ketiga
Laporan Tim PanturaNews

Ketua DPRD Kota Tegal saat memberi keterangan kepada wartawan terkait RDP yang tidak dihadiri walikota (Foto: Gaharu)

PanturaNews (Tegal) - DPRD akhirnya memutuskan tidak perlu lagi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) kali ketiga. RDP kedua ini menjadi sebuah pilar, ketika DPRD menyelenggarakan dua kali tapi walikota tidak mau hadir. Artinya, DPRD sangat menyayangkan ketidak hadiran Walikota Tegal hingga dua kali.

Demikian ditegaskan Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, H. Edi Suripno, SH, MH yang akrab disapa Uyip, usai menggelar RDP yang kembali tidak dihadiri Walikota Tegal tanpa alasan yang jelas, Kamis 29 Desember 2016 siang.

“Pada undangan RDP kedua ini, walikota tetap tidak hadir. Ketika yang mewakili ditanya, dia menjawab bukan kapasitasnya menjawab walikota ada dimana sekarang,” tutur Uyip kepada sejumlah wartawan di kantornya.

Diketahui, RDP yang diselenggarakan DPRD Kota Tegal adalah tindaklanjut dari pengaduan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di Non Job kepada DPRD Kota Tegal. Pengaduan itu ditanggapi langsung oleh Ketua DPRD, dan langsung dijadwalkan menggelar RDP.

Aduan ASN Non Job tersebut adalah bentuk tidak patuhnya Walikota Tegal pada putusan PTUN Semarang Nomor : 042/G/2015/PTUN.SMG tertanggal 23 Desember 2015 jo Putusan PTTUN Surabaya Nomor: 100/B/2016/PT.TUN.SBY tertanggal 8 Juni 2016 yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap. Dan diperkuat adanya surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/Kol.46-7/50 tertanggal 24 Agustus 2016.

“Semestinya RDP seperti ini, kalau memang ingin menyelesaikan persoalan ASN, maka sangat strategis untuk membicarakan kebijakan daerah secara bersama-sama,” ujar Uyip.

Dikatakan, terkait dengan persoalan 9 ASN yang dinonjob sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka RDP yang kedua ini untuk memenuhi kewajiban dan amanat perundang-undangan. Bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan harus menjamin terlaksananya aturan perundang-undangan.

“Jaminan atas aturan perundang-undangan ini, harus dilaksanakan dengan ketaatan pada hukum. Ketika ada persoalan hukum, keputusan sudah bersifat incrah, maka harus dilaksanakan,” tuturnya.

Kita melihat, lanjut Uyip, Pemkot Tegal begitu responsive terhadap persoalan Pasar Pagi. Disampaikan saat itu, bahwa persoalan Pasar Pagi sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga denda untuk kasus Pasar Pagi yang mencapai Rp 11 milyar dibayarkan oleh Pemkot Tegal. Meskipun DPRD tidak menyetujui atau tidak mengambil keputusan terkait dengan pembayaran denda Pasar Pagi.

Menurut Ketua DPRD Kota Tegal, saat ini Pemkot Tegal dihadapkan dengan persoalan yang sama, yaitu persoalan ASN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu Pemkot harus melaksanakan keputusan hukum itu, apalagi ditambah rekomendasi KSN dengan sangat jelas, bahwa keputusan PTUN sudah incrah dan memerintahkan kepada Walikota Tegal untuk menempatkan 9 ASN yang dinonjob ke posisi jabatan semula, atau jabatan yang setara. Itu mempertegas kedudukan putusan incrah, baik ke dalam ataupun keluar.

“Sebenarnya tidak ada alasan walikota untuk tidak melaksanakan keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga ketika RDP yang kedua kali ini juga tidak dihadiri walikota, DPRD tidak akan lagi mengundang walikota terkait persoalan ini,” ungkapnya.

DPRD Kota Tegal, akan mengambil sikap melalui rapat pimpinan untuk mengambil keputusan baik secara administrative maupun secara politik yang diatur dalam undang-undang terkait Hak Angket dan lain sebagainya. Kalau secara administrative, keputusanya akan menjadi dasar DPRD mengeluarkan surat terkait penyelesaian persoalan ini.

“Surat itu menjelaskan semua yang terjadi, dan dikirimkan ke Mendagri melalui Gubernur,” tandas Uyip.

Diberitakan sebelumnya, Untuk kali kedua, Walikota Tegal tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis 29 Desember 2016 siang. Ketidak hadiranya kali ini, tidak ada alasanya. Sedangkan yang mewakili hadir, yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal, tidak mau menjawab, karena dia hanya diperintahkan untuk hadir saja.

Meski banyak pihak yang kecewa, namun RDP tetap berjalan. Beberapa anggota DPRD, menganggap ketidak hadiran Walikota Tegal, Hj Siti Masitha, sebagai bentuk pelecehan kepada lembaga DPRD. Selain itu, ketidak hadiran Walikota juga dianggap sebagai ketidak patuhan kepada keputusan hukum.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita