Kamis, 29/12/2016, 11:36:56
Dilecehkan Walikota, DPRD Harus Ambil Sikap Tegas
Laporan Tim PanturaNews

Rapat Dengar Pendapat kedua digelar di ruang Komisi 1 DPRD Kota Tegal (Foto: Gaharu)

PanturaNews (Tegal) - Anggota Fraksi Partai Golkar, DPRD Kota Tegal, H Sisdiono Ahmad Spd, menegaskan bahwa lembaga DPRD harus ambil sikap tegas atas mangkirnya Walikota Tegal, Siti Masitha Suparno dari panggilan DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 9 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) korban penonjoban, Kamis 29 Desember 2016 di ruang Komisi 1 DPRD Kota Tegal.

“Saya beranggapan Walikota telah melakukan pelecehan terhadap lembaga DPRD, maka DPRD harus ambil sikap tegas,“ kata Sisdiono.

Pernyataan tegas Sisdiono Ahmad itu dipicu oleh jawaban dari dua utusan Walikota yang hadir, yaitu Kepala BKD Irkar Yuswan dan Plt Kabag Hukum, Budio Pradipto SH saat ditanya alasan ketidak hadiran dan keberadaan Walikota saat itu.

“Alasan Walikota tidak hadir kami tidak tahu, karena kehadiran kami atas perintah atasan saja. Kami tidak akan menjawab pertanyaan anda, disini kami hanya dalam kapasitas ditugaskan untuk hadir dalam RDP oleh Walikota,” kata Irkar Yuswan.

Lebih jauh Sisdiono mengungkapkan, sudah dua kali Walikota Tegal tidak hadir dalam undangan RDP yang dilayangkan DPRD. Pada agenda RDP pertama yang digelar Rabu (9/11) Walikota Tegal tidak hadir karena alasan sedang menjalankan ibadah Umroh ke tanah suci Makkah.

“Pada RDP saat inipun Walikota Tegal tidak hadir dan lebih parahnya tanpa alasan apapun. Hal ini menunjukan bahwa Walikota tidak memiliki itikad baik untuk memulihkan nama baik dan mengembalikan status 9 orang ASN sesuai ketentuan hukum yang sudah incrah,” tegas Sisdiono.

Menyikapi hal tersebut, di depan forum RDP, Sisdiono menyampaikan agar lembaga DPRD tidak perlu lagi mengagendakan RDP lanjutan. Sisdiono juga menegaskan, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan yang digelar sebelumnya, maka hanya ada 2 cara untuk menyikapi tindakan Walikota, yaitu upaya politik atau cara administrative.

“Upaya politik karena ini lembaga politik, bisa menggunakan Hak Angket atau dengan mekanisme administrative, yaitu melayangkan surat kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah, yang isinya memuat perihal Walikota Tegal yang tidak mau melaksanakan putusan hukum terkait 9 orang ASN,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, H. Edi Suripno, SH, MH yang akrab disapa Uyip, menegaskan bahwa keputusan DPRD tidak perlu lagi menggelar RDP kali ketiga. RDP kedua ini menjadi sebuah pilar, ketika DPRD menyelenggarakan dua kali tapi walikota tidak mau hadir.

“Pada undangan RDP kedua ini, walikota tetap tidak hadir. Ketika yang mewakili ditanya, dia menjawab bukan kapasitasnya menjawab walikota ada dimana sekarang,” tutur Uyip sekaligus menambahkan, DPRD segera menggelar rapat interen untuk membahas langkah apa yang akan diambil dalam menyikapi persoalan itu.

Diketahui, RDP yang diselenggarakan DPRD Kota Tegal adalah tindaklanjut dari pengaduan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di Non Job kepada DPRD Kota Tegal. Pengaduan itu ditanggapi langsung oleh Ketua DPRD, dan langsung dijadwalkan menggelar RDP.

Aduan ASN Non Job tersebut adalah bentuk tidak patuhnya Walikota Tegal pada putusan PTUN Semarang Nomor : 042/G/2015/PTUN.SMG tertanggal 23 Desember 2015 jo Putusan PTTUN Surabaya Nomor: 100/B/2016/PT.TUN.SBY tertanggal 8 Juni 2016 yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap. Dan diperkuat adanya surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/Kol.46-7/50 tertanggal 24 Agustus 2016.

Rapat Dengar Pendapat kedua digelar di ruang Komisi 1 DPRD Kota Tegal (Foto: Gaharu)



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita