Sabtu, 22/10/2016, 11:23:48
Demokrasi Damai Membangun Generasi Optimis
Oleh: DR. Dewi Aryani, MSi

DEMOKRASI dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh Rakyat, atau Rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Demokrasi mengijinkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung atau dengan perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan juga pembuatan hukum.

Pada Abad ke 5 Masehi, dari Kota Athena dengan menggunakan Bahasa Yunani, kata demokrasi mulai kerap terdengar. Kata aslinya adalah Demokratia yang berarti "kekuasaan rakyat". Demokratia terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkin dalam terjadinya praktik kebebasan politik baik secara bebas dan setara.

Ribuan tahun kemudian, beberapa pakar, memberikan definisi yang beragam dan lebih luas tentang demokrasi, diantaranya, Abraham Lincoln yang menyatakan: Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hans Kelsen memberikan pandangannya, yaitu: Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Samuel Huntington, Guru Besar sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Politik di Universitas Harvard dan Ketua Harvard Academy untuk Kajian Internasional dan Regional yang juga penulis buku The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order berpendapat bahwa demokrasi adalah Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Sedangkan Demokrasi Damai (The Democratic Peace Theory) adalah suatu teori atau pemahaman bahwa jika dibangunnya suatu sistem demokrasi dalam suatu negara maka negara tersebut akan cenderung untuk menghindari perang terkecuali untuk melakukan pertahanan diri. Pemahaman ini dicetuskan oleh Immanuel Kant seorang filsuf Jerman pada sekitar tahun 1795.

Ada dua alasan teoretik yang dapat menjelaskan mengapa negara demokrasi tidak memerangi negara demokrasi lainnya. Dua alasan ini mengacu pada penjelasan Zeev Maoz dan Bruce Russet (1993) tentang “ Penjelasan Struktural dan Penjelasan Normatif”. Penjelasan Struktural mendasarkan asumsinya kepada:  Dalam suatu negara penganut sistem demokratis maka prosedur pembuatan kebijakan memiliki hambatan struktural (checks and balance). Hambatan seperti ini diyakini akan mencegah negara demokrasi dalam memulai perang. Para elit di negara demokrasi dikendalikan oleh Warga Negara, sehingga upaya suatu negara demokrasi untuk melakukan mobilisasi perang dapat dihambat. Ada pun Penjelasan Normatif memilik dua asumsi yaitu: Pertama, norma-norma yang dimiliki negara-negara demokrasi diyakini dapat mencegah perang di antara mereka. Salah satu versi dari argumen ini menilai bahwa negara liberal tidak akan memerangi negara liberal lainnya, karena hal itu dapat melukai prinsip-prinsip pokok liberalisme. Kedua, demokrasi memiliki suatu norma yang diwujudkan dalam bentuk resolusi damai atas konflik. Norma ini diterapkan antar dan dalam negara demokrasi. Negara demokrasi seperti kita ketahui dapat menyelesaikan konflik domestik mereka tanpa kekerasan, dan melalui skenario itulah mereka dapat pula menyelesaikan perselisahan internasional mereka secara damai.

Demokrasi Dalam Konteks Pilkada Serentak 2017

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. KPU memutuskan bahwa yang menjadi patokan KPU dalam merancang program, tahapan dan jadwal Pilkada 2017 adalah pada 15 Februari 2017.  Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Provinsi Aceh merupakan daerah yang akan paling banyak menggelar pilkada pada 2017, yakni satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri optimistis pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 berlangsung sesuai jadwal. Pesta demokrasi dipastikan sesuai rencana. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, persiapan Pilkada Serentak 2017 sejauh ini berjalan lancar. Semua tahapan sudah berjalan sesuai rencana.

Namun demikian, kondisi dilapangan akhir-akhir ini terkadang menunjukkan hal-hal yang berbeda dengan prediksi atau harapan2 yang telah disampaikan oleh Mendagri maupun almarhum Ketua KPU 2012-2016.  Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang terkait dengan pilkada serentak, menunjukkan gejala-gejala yang cukup mencemaskan. Pengalaman-pengalaman buruk dari Pilkada Serentak 2015 perlu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Pembakaran Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada November 2015 serta 8 (delapan) kantor KPU lainnya yaitu: KPU Kab. Buru Selatan, Ambon tanggal 17 Maret 2015; KPU Kab. Mimika, tanggal 06 Juni 2015; KPU Kab. Musi Banyuasin, tanggal 26 Juli 2015; KPU Prov. Jawa Barat, tanggal 07 Agustus 2015; KPU Kab. Ketapang, tanggal 21 September 2015; KPU Kab. Bengkulu Selatan, tanggal 06 Oktober 2015; KPU Kab. Timor Tengah Utara, tanggal 11 Oktober 2015; KPU Kota Surabaya, tanggal 06 November 2015, jelas-jelas menunjukkan belum siapnya pihak-pihak tertentu dalam menerima proses pelaksanaan pilkada serta hasil dari pilkada tersebut. Hal ini harus menjadi perahtian serius bagi semua pihak khususnya Pihak Keamanan. Jargon-jargon Siap Kalah dan Siap Menang, sepertinya baru terwujudkan dalam masa kampanye pilkada dalam bentuk penandatanganan spanduk di kantor KPU wilayah masing-masing.

Apabila kita mencermati kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI, rangkaian tahapan pilkada DKI seolah menjadi nightmare bagi penduduk DKI dan bahkan juga seolah terasa menyebar ke berbagai daerah lainnya. Berbagai pernyataan terkait isu-isu strategis dari ketiga calon pasangan peserta pilkada DKI seolah-olah selalu berusaha dibenturkan satu dengan dengan yang lain. Pendukung-pendukung yang sangat fanatik, apalagi bila melakukan tindakan-tindakan tak terpuji, semisal melakukan black campaign, teror dan perang media sosial yang eksesif justru terkadang membuat situasi semakin tidak kondusif.

Isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) menjadi isu yang paling mudah, paling sering dimainkan dan justru sekaligus paling berbahaya bagi banyak pihak. SARA adalah isu yang sangat kritikal bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Aksi-aksi demonstrasi terjadi tidak hanya di Jakarta tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan massa dalam jumlah yang besar.

Potensi-potensi  disintegrasi mulai terlihat. Janganlah sampai, DKI Jakarta apalagi Indonesia mengalami perpecahan karena isu-isu SARA yang sangat tidak bertanggungjawab. Semua pihak harus menahan diri, berfikir dengan kritis dan tenang untuk mencari solusi-solusi konstruktif dari persoalan-persoalan bangsa ini. Mari, kita tenun kembali semangat kebangsaan kita ini. Hal ini sangat penting karena Jakarta adalah barometer bagi Indonesia dalam berbagai bidang strategis seperti politik, ekonomi, pembangunan, keamanan dan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita semua harus sepakat dan berniat bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 harus berjalan dengan damai. Dengan pilkada yang damai, maka kita kan mendapat kepala-kepala daerah yang kompeten dalam menjalankan birokrasi dan pembangunan diwilayahnya, mumpuni dalam menggerakkan seluruh potensi masyarakat yang ada diwilyahnya serta memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Bukan hanya meningkatkan kesejahteraan pendukungnya, pemilihnya, kelompoknya apalagi hanya keluarganya sendiri. Dengan pilkada serentak yang damai, kita akan dapat memilih dan mendapatkan pemimpin daerah yang memenuhi sebagian besar harapan rakyat. Pemimpin yang akan membawa daerah masing-masing pada puncak-puncak kesuksesan pembangunan di seantero wilayah negeri yang sangat kita cintai ini.

Menciptakan Generasi Muda Optimis

Pada tanggal 27-28 Oktober 1928, ratusan pemuda dan pemudi dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Langen Siswo, sebuah gedung yang menjadi tempat tinggal para pelajar yang tergabung dalam Jong Java, yang sekarang kita kenal dengan Museum Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya No. 106 guna melakukan Kongres Pemuda  ke II. Diakhir Kongres, meski pun yang membacakan adalah Soegondo, adalah Moehamad Yamin merumuskan hasil kongres sebagai berikut:  Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kedoea: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. Hasil Kongres tersebut kita kenal sebagai Sumpah Pemuda.

Delapan puluh delapan tahun kemudian, sudah selayaknya dan sudah seharusnya, para pemuda dan pemudi di seluruh penjuru Indonesia, mereaktualisasikan, mengkontekstualisasikan serta mengimplementasikan Sumpah Pemuda tersebut dengan satu langkah nyata yaitu menggaungkan semangat serta selalu berpikir dan bertindak untuk mewujudkan demokrasi damai.

Sebagai perwujudan paling nyata dalam berkontribusi  untuk demokrasi damai, generasi muda perlu mengamankan dan mengamalkan empat pilar utama kebangsaan kita, yaitu:  Pancasila, Undag-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Pengamalan empat pilar kebangsaan adalah satu kewajiban moral dan keniscayaan sejarah bagi Generasi Muda Indonesia dalam melaksanakan nilai-nilai luhur dari Sumpah Pemuda dalam kondisi kekinian  negara yang sangat membutuhkan turun tangannya para pemuda dalam menjaga keutuhan bangsa ini.

Kita semua harus bergerak, berubah dan berbuat sesuatu. Mari bersama-sama, kita hijrah dari Generasi Apatis menjadi Generasi Muda Optimis. Selamat Hari Sumpah Pemuda!!!Merdeka!!!

(DR. Dewi Aryani, MSi adalah Anggota DPR-RI Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Duta Reformasi Birokrasi Universitas Indonesia)



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita