Senin, 23/05/2016, 11:34:27
SP3 Tidak Sah, Penyidikan Walikota Harus Dilanjutkan
Laporan Tim PanturaNews

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Bareskrim Polri (Foto: Dokumen)

PanturaNews (Tegal)- Penyidikan Polisi terhadap Walikota Tegal, Hj Siti Masitha Suparno atas dugaan pemalsuan Surat Pajak Tahunan (SPT) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dalam dokumen persyaratan saat pencalonannya sebagai Calon Walikota Tegal pada 2013 lalu harus tetap dilanjutkan.

Pasalnya, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan kasus pemalsuan dokumen persyaratan saat pencalonannya sebagai Calon Walikota Tegal dinyatakan tidak sah.

Hal itu disampaikan Subekhi Parwirodijoyo selaku Penggugat dan Pelapor usai mengikuti jalannya siding putusan Pra Peradilan terhadap penerbitan SP3 Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin 23 Mei 2016.

Menurut Subekhi, dalam sidang dengan hakim tunggal, Sapawi, diputuskan bahwa SP3 yang diterbitkan oleh Bareskrim Polri dinyatakan tidak sah, karena dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Menurut Hakim, dengan menyatakan tidak sah maka secara otomatis Kepolisian akan melanjutkan proses penyidikan terhadap terlapor, yaitu Walikota Tegal.

“Atas nama pribadi, selaku Pelapor dan Penggugat, saya sangat apresiatif terhadap putusan majelis Hakim terkait perkara ini. Untuk selanjutnya saya dan kawan-kawan akan terus mengawal proses penyidikan yang akan dilakukan oleh Polri,” kata Subekhi, mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tegal saat dihubungi melalui telepon.

Subekhi mengungkapkan, dalam pertimbangannya, Hakim mengatakan, SP3 yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri Nomor S.TAP/148.a Subdit-1/X/2015/Dit. sebenarnya keliru, karena kasus yang dilaporkan bukan masuk ke ranah pidana pemilu, sehingga dengan mudahnya Bareskrim Polri beranggapan masa pelaporannya sudah kadaluwarsa yaitu dalam tenggat waktu 12 hari.

“Kasus pemalsuan dokumen persyaratan yang dilakukan oleh Siti Masitha itu masuk dalam ranah pidana umum, sehingga masa kadaluwarsanya mencapai 12 tahun. Oleh karena itu alasan Bareskrim menerbitkan SP3 tidak dapat diterima dengan akal sehat,” tegas Subekhi.

Sementara diinformasikan, dalam persidangan Pra Peradilan yang digelar sampai 3 kali itu belum pernah dihadiri oleh para Tergugat. Maka pihak tergugat tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan terhadap gugatan yang diajukan oleh HMI dan MAKI.

Hal senada disampaikan Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman yang mengatakan masih ada harapan keadilan bagi masyarakat disaat masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

“Putusan Hakim membuktikan adanya keadilan bagi masyarakat, yaitu ketika rakyat yang menggugat penguasa dimenangkan,” tegasnya.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita